mediaseruni.co.id – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi melakukan transformasi besar dalam mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Perubahan kebijakan ini mulai diberlakukan secara efektif sejak 5 Oktober 2026. Jika sebelumnya para pengelola SPPG menerima dana insentif dengan sistem tetap atau flat rate, kini skema tersebut telah berganti menjadi sistem berbasis volume atau per porsi makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pergeseran dari Sistem Flat ke Sistem Proporsional
Salah satu poin paling krusial dalam perubahan ini adalah penghapusan insentif harian sebesar Rp6 juta yang sebelumnya diterima oleh setiap unit SPPG. Sebelumnya, setiap satuan pelayanan mendapatkan jumlah dana yang sama setiap harinya, terlepas dari berapa banyak porsi makanan yang mereka produksi dan salurkan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa kebijakan lama dinilai kurang adil karena tidak mencerminkan beban kerja yang sebenarnya di lapangan. Menurutnya, setiap SPPG memiliki kapasitas dan jumlah penerima manfaat yang sangat bervariasi. Ada unit yang melayani ratusan anak, namun ada pula yang skalanya jauh lebih besar.
"Sebelumnya, setiap SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari. Hal tersebut kemudian kami sesuaikan agar lebih proporsional, yaitu dengan menetapkan nilai Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat," ujar Sudaryono dalam keterangannya.
Dengan skema baru ini, pendapatan atau insentif yang diterima oleh pihak pengelola dapur SPPG akan sangat bergantung pada produktivitas mereka. Semakin banyak porsi makanan yang berhasil disajikan dan didistribusikan secara tepat sasaran, maka semakin besar pula insentif yang akan mereka peroleh.
Bagian dari Anggaran Per Porsi
Penting untuk dipahami bahwa nilai Rp2.000 per porsi ini bukanlah biaya tambahan di luar anggaran utama, melainkan bagian integral dari total anggaran per porsi makanan. Dalam struktur pendanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat.
Anggaran Rp15.000 tersebut mencakup seluruh komponen, mulai dari pengadaan bahan baku makanan yang berkualitas, proses pengolahan di dapur, biaya distribusi, hingga insentif operasional bagi pengelola SPPG. Dengan menetapkan Rp2.000 sebagai komponen insentif, pemerintah memastikan bahwa sisa anggaran sebesar Rp13.000 dapat dialokasikan secara maksimal untuk menjamin kualitas nutrisi dan standar keamanan pangan yang tinggi.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan profesionalisme para pengelola SPPG. Dengan sistem berbasis kinerja, setiap unit pelayanan akan termotivasi untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka guna melayani lebih banyak masyarakat, sekaligus tetap menjaga standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Tinggalkan komentar