JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara mengejutkan menetapkan pengusaha minyak ternama, Mohammad Riza Chalid, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan praktik rente dan mafia di sektor energi.
Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, mengapresiasi dukungan penuh Pertamina terhadap Kejagung dalam penegakan hukum ini. Menurutnya, penetapan tersangka dan upaya penangkapan Riza Chalid, yang dikabarkan berada di Singapura, menunjukkan komitmen manajemen Pertamina dalam mewujudkan tata kelola yang bersih.
"Ini menunjukkan manajemen Pertamina mendukung upaya Kejagung," ujar Sartono di Jakarta, seperti dikutip mediaseruni.co.id (14/7/2025).
Related Post
Sartono menambahkan, sikap Pertamina sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sistem ekonomi nasional yang adil dan transparan. Pembongkaran kasus korupsi ini, termasuk dugaan kartel migas, menjadi langkah krusial dalam mewujudkan BUMN yang sehat dan mandiri.
"Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar," tegasnya.
Sartono berharap, tidak ada lagi ruang bagi praktik rente dan mafia yang merugikan negara. Pertamina, sebagai BUMN strategis, diharapkan terus berbenah diri melalui digitalisasi, transparansi, dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai prioritas utama.
"Di Komisi VI DPR RI mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan sehingga betul-betul terasa di praktiknya. Dengan demikian, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh Rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua," pungkas Sartono.
Tinggalkan komentar