JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, baru-baru ini mengungkapkan bahwa peningkatan porsi kepemilikan saham masyarakat atau free float menjadi 15 persen merupakan jurus ampuh untuk menekan praktik "saham gorengan" yang kerap meresahkan investor. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pasar yang lebih sehat dan transparan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Mahendra menjelaskan, penyesuaian aturan free float dari sebelumnya 5 persen menjadi 15 persen akan secara signifikan menambah likuiditas di pasar saham. Kondisi free float yang rendah sebelumnya disinyalir memudahkan pihak-pihak tertentu untuk mendominasi transaksi, sehingga harga saham rentan dimanipulasi dan memicu volatilitas yang tidak wajar.
"Keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu atau dua pihak, semata-mata masuk untuk membeli dan menjual saham dan bisa mempengaruhi karena likuiditas kecil itu bisa diminimalisir. Itu mungkin istilah yang dimaksudkan Menteri Keuangan," ujar Mahendra dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis lalu. Pernyataan ini menegaskan komitmen OJK dalam merespons kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait fenomena saham gorengan.
Related Post
Lebih lanjut, Mahendra menambahkan bahwa pelonggaran batas free float ini juga merupakan salah satu rekomendasi penting dari lembaga penyedia indeks global terkemuka, MSCI (Morgan Stanley Capital International). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan standar pasar modalnya dengan praktik terbaik di bursa saham dunia.
"Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa, tapi terkait penjelasan MSCI terakhir, ia ingin memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional," tambahnya.
Langkah OJK ini tidak hanya bertujuan memberantas praktik spekulatif yang merugikan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, terhadap pasar modal Indonesia. Dengan likuiditas yang lebih baik dan tata kelola yang transparan, diharapkan pasar saham Indonesia akan semakin menarik dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kebijakan ini menandai era baru bagi pasar modal Indonesia yang lebih matang dan berdaya saing global.
Tinggalkan komentar