mediaseruni.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah bergerak cepat dalam menyusun strategi penyelesaian kewajiban finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang lebih dikenal dengan nama Whoosh. Langkah ini diambil guna memastikan beban utang pembiayaan proyek strategis nasional tersebut dapat dikelola dengan manajemen yang sehat dan terukur.
Dalam upaya menuntaskan persoalan ini, Kementerian Keuangan tidak bekerja sendirian. Pemerintah sedang melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak kunci, mulai dari Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, hingga kementerian terkait lainnya. Fokus utama dari koordinasi ini adalah untuk mematangkan proses pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) serta melakukan proses uji tuntas (due diligence) yang mendalam.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, mengungkapkan bahwa proses audit dan kajian ini mencakup dua aspek krusial, yakni aspek valuasi aset dan aspek hukum. Menurutnya, ketelitian dalam tahap ini sangat diperlukan agar langkah hukum dan finansial yang diambil di masa depan memiliki dasar yang kuat.
"Hingga saat ini, kami di Kementerian Keuangan masih terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BP BUMN, Danantara, serta kementerian terkait. Fokus kami adalah pengalihan saham PSBI serta pelaksanaan uji tuntas dari sisi valuasi maupun hukum. Kami menargetkan seluruh proses uji tuntas ini dapat rampung pada Desember 2026," jelas Evita dalam keterangannya pada konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Hasil dari kajian menyeluruh tersebut nantinya akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun dan memperkuat rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini nantinya akan menjadi payung hukum resmi yang mengatur mekanisme penanganan dan pengelolaan proyek Whoosh ke depannya.
Evita juga memberikan jaminan bahwa meskipun pemerintah sedang sibuk mengurusi persoalan utang dan struktur kepemilikan, hal tersebut tidak akan mengganggu layanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan agar operasional kereta cepat tetap berjalan lancar dan optimal guna melayani masyarakat.
Satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah memastikan bahwa skema penyelesaian utang ini tidak akan memberikan beban tambahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan bahwa pembiayaan proyek ini dikelola secara mandiri dan profesional.
Terkait wacana adanya kemungkinan restrukturisasi utang atau penyesuaian jangka waktu pinjaman (tenor), Evita menyatakan bahwa pemerintah masih bersikap hati-hati. Segala keputusan mengenai perubahan skema pembiayaan tersebut akan diambil setelah hasil uji tuntas selesai dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026 mendatang. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil nantinya akan berbasis pada data yang akurat dan perhitungan yang matang.
Tinggalkan komentar