mediaseruni.co.id – Gelombang respons datang dari berbagai lini industri setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Fatwa tersebut secara khusus mengatur mengenai hukum penggunaan rokok elektrik atau yang lebih populer dikenal dengan istilah vape. Keputusan ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku usaha dan para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.
Menanggapi kebijakan tersebut, dua organisasi besar yang mewakili kepentingan sektor ini, yakni Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), menyatakan langkah konkret untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Kedua asosiasi ini berencana mengajukan permohonan audiensi kepada pihak MUI guna membuka ruang dialog yang lebih mendalam.
Ketua Arvindo, Fachmi Kurnia Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati otoritas dan kewenangan yang dimiliki oleh MUI dalam menetapkan sebuah fatwa. Ia mengakui bahwa keputusan tersebut tentu lahir dari berbagai pertimbangan yang matang, mulai dari aspek kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkotika dan zat berbahaya lainnya.
Namun, Fachmi menekankan bahwa ada satu dimensi penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam diskusi mendatang, yakni dimensi sosial ekonomi. Menurutnya, fatwa ini tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang kesehatan semata, tetapi juga harus meninjau dampak berantainya terhadap ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk.
"Persoalan ini bukan sekadar tentang keberlangsungan sebuah produk atau industri di pasar. Ini adalah tentang nasib ribuan orang, mulai dari pemilik toko ritel, distributor, produsen, hingga karyawan di berbagai lini industri pendukung. Ini menyangkut bagaimana mereka bisa mempertahankan pekerjaan, mencari nafkah, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka," ungkap Fachmi saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Melalui audiensi yang direncanakan tersebut, Arvindo dan Apvindo berharap dapat mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai landasan fatwa tersebut. Di sisi lain, mereka ingin memberikan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan pekerja agar suara mereka tidak terabaikan dalam pengambilan kebijakan.
Fachmi juga menegaskan bahwa gerakan ini bukan bertujuan untuk menciptakan konfrontasi atau menentang keputusan ulama. Sebaliknya, mereka hanya ingin memastikan adanya keseimbangan antara pertimbangan moral-agama dengan realitas ekonomi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Apvindo, Enggar Dwi Pambudi, menambahkan bahwa dialog adalah kunci. Ia berharap pembahasan mengenai fatwa ini dapat menyentuh sisi kemanusiaan, mengingat banyaknya masyarakat kecil yang penghasilannya sangat bergantung pada perputaran uang di sektor rokok elektrik. Dengan adanya dialog, diharapkan akan ditemukan titik temu yang tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga tetap menjaga stabilitas ekonomi para pekerja.
Tinggalkan komentar