mediaseruni.co.id – Kabar mengejutkan datang dari panggung politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Langkah politik yang tidak terduga ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengenai bagaimana status kesejahteraan dan hak-hak finansial yang akan diterima oleh mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Meski tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Gibran dipastikan tetap akan menerima sejumlah hak keuangan, termasuk uang pensiun yang akan dibayarkan seumur hidup. Hal ini bukan merupakan sebuah keistimewaan baru, melainkan telah diatur secara rigid dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Landasan hukum yang menjamin hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, terdapat penjelasan krusial pada Pasal 6 yang menegaskan bahwa setiap proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Related Post
Status "pemberhentian dengan hormat" inilah yang menjadi kunci utama mengapa Gibran masih berhak mendapatkan tunjangan pensiun. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Lantas, seberapa besar nominal yang akan mengalir ke rekening Gibran setiap bulannya? Jawabannya dapat ditemukan pada Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur mengenai besaran pensiun pokok. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa besarnya pensiun pokok adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Untuk memahami angka pastinya, kita perlu menilik struktur gaji pejabat negara di Indonesia. Berdasarkan aturan yang berlaku, gaji pokok seorang Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya (di luar Presiden dan Wakil Presiden).
Sebagai referensi, standar gaji pokok tertinggi bagi pejabat negara saat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Nominal tertinggi tersebut diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, serta Ketua Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, jika dikalikan dengan formula empat kali lipat tersebut, maka nilai pensiun yang akan diterima Gibran dipastikan akan sangat signifikan.
Keputusan pengunduran diri ini tentu menjadi catatan sejarah baru dalam perjalanan politik Indonesia. Namun, dari sisi administrasi negara, hak-hak finansial yang melekat pada jabatan tersebut tetap menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Melansir informasi dari mediaseruni.co.id, kepastian hukum ini memberikan kejelasan mengenai masa depan ekonomi mantan pejabat negara tersebut.
Tinggalkan komentar