Nasib Driver Ojol Terancam di Balik Aturan Baru

Nasib Driver Ojol Terancam di Balik Aturan Baru

mediaseruni.co.id – Kebijakan baru pemerintah yang membatasi potongan komisi platform transportasi daring (ojek online) maksimal sebesar 8 persen kini tengah menuai polemik hebat. Meski secara sekilas kebijakan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 ini tampak seperti angin segar bagi para mitra pengemudi, para ahli justru memperingatkan adanya risiko besar yang mengintai. Alih-alih membuat kantong pengemudi lebih tebal, aturan ini dikhawatirkan akan menjadi bumerang yang justru menggerus pendapatan bersih para pejuang jalanan tersebut.

Gigih Prihantono, seorang pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, memberikan analisis kritis mengenai fenomena ini. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari desakan populisme tanpa didasari oleh perhitungan data yang matang dan presisi sering kali membawa dampak sampingan yang tidak terduga. Ia menekankan bahwa dalam dunia ekonomi, sebuah kebijakan tidak selalu bekerja secara linier atau sesuai dengan apa yang tertulis di atas kertas.

Nasib Driver Ojol Terancam di Balik Aturan Baru
Gambar Istimewa : img.okezone.com

"Jika kita melihat secara sekilas, pembatasan komisi ini memang terlihat seperti kemenangan besar bagi mitra pengemudi. Namun, kita harus memahami bahwa logika ekonomi tidak sesederhana itu," ujar Gigih dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

COLLABMEDIANET

Gigih memaparkan bahwa selama ini, struktur komisi yang berada di angka 20 persen bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan aplikator. Dari angka tersebut, terdapat alokasi penting sebesar 6,5 persen yang digunakan untuk mensubsidi promo atau diskon bagi konsumen. Selain itu, terdapat sekitar 2,0 persen yang dialokasikan untuk dana perlindungan serta berbagai insentif kesejahteraan bagi para mitra pengemudi.

Dengan dipangkasnya komisi menjadi hanya 8 persen, ruang gerak perusahaan untuk memberikan subsidi promo menjadi sangat terbatas. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa daya beli konsumen terhadap layanan ojek online akan menurun drastis. Ketika promo dan diskon menghilang, volume pesanan dari pelanggan diprediksi akan merosot tajam.

"Secara matematis, jika subsidi promo hilang, maka volume pesanan akan turun secara drastis. Ketika jumlah pesanan berkurang, maka pendapatan total yang diterima pengemudi pun akan ikut menyusut," tambah Gigih.

Kekhawatiran ini juga dirasakan langsung oleh para pengemudi di lapangan. Berbagai asosiasi, termasuk Garda Indonesia, mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka merasa bahwa take-home pay atau pendapatan bersih yang mereka bawa pulang setiap hari cenderung stagnan, bahkan terancam menurun akibat hilangnya insentif dari pihak aplikator dan berkurangnya jumlah orderan.

Situasi ini menciptakan dilema baru bagi ekosistem transportasi daring di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi mitra dari potongan besar, namun di sisi lain, kebijakan ini berisiko mematikan ekosistem ekonomi yang selama ini hidup karena adanya subsidi dan promo. Jika tidak segera dievaluasi dengan data yang akurat, kebijakan ini dikhawatirkan justru akan memukul kesejahteraan jutaan pengemudi ojol yang selama ini bergantung pada stabilitas volume pesanan di aplikasi.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar