mediaseruni.co.id – Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai SPBU di Pulau Dewata, Bali, akhirnya menemui titik terang. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan resmi terkait situasi tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), Bahlil menegaskan bahwa krisis yang sempat terjadi di Bali bukanlah disebabkan oleh menipisnya cadangan minyak nasional. Ia meluruskan berbagai spekulasi miring yang beredar di masyarakat mengenai ketersediaan energi di wilayah pariwisata tersebut.
Bahlil mengungkapkan bahwa akar permasalahan terletak pada kendala logistik, yakni keterlambatan jadwal pengiriman kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak (BBM) dari Jawa Timur menuju Bali. Menurutnya, terdapat ketidaksinkronan jadwal yang menyebabkan distribusi tidak berjalan tepat waktu.
"Ini bukan persoalan cadangan nasionalnya yang menipis, melainkan masalah distribusi dari Jawa Timur ke Bali yang mengalami keterlambatan. Kapal yang seharusnya tiba pada pukul 05.30 pagi, ternyata baru masuk pada malam hari," ujar Bahlil saat memaparkan laporannya.
Meski sempat memicu kekhawatiran masyarakat, Bahlil memastikan bahwa kondisi pasokan energi di Bali saat ini sudah kembali stabil dan terkendali. Ia menyatakan bahwa manajemen stok di Pulau Dewata telah pulih sepenuhnya. "Alhamdulillah, hari ini stok di Bali sudah aman dan mencukupi untuk kebutuhan hingga 12 hari ke depan," tambahnya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap masalah distribusi energi ini. Presiden menekankan bahwa kelancaran distribusi adalah kunci utama agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Ia tidak ingin masalah teknis di lapangan menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait. Ia memerintahkan Menteri ESDM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), hingga Badan Pengelola Investasi Danantara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kontrak-kontrak distribusi energi nasional.
"Terkait keterlambatan pasokan di Bali, itu murni masalah distribusi, bukan ketiadaan stok. Oleh karena itu, saya perintahkan Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Danantara, serta seluruh BUMN terkait untuk memeriksa kembali seluruh kontrak distribusi tersebut agar lebih presisi," tegas Presiden Prabowo.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi nasional, sehingga kendala teknis seperti keterlambatan kapal tanker tidak lagi mengganggu stabilitas kebutuhan energi di daerah-daerah, terutama di wilayah strategis seperti Bali.
Tinggalkan komentar