mediaseruni.co.id – Arah kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selama dua tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran kini tengah menjadi sorotan tajam. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan catatan kritis sekaligus harapan besar terhadap berbagai program yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
KNTI menekankan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya tidak hanya terpaku pada angka-angka pertumbuhan ekonomi makro atau pembangunan infrastruktur fisik semata. Menurut organisasi tersebut, keberhasilan sebuah kebijakan di sektor kelautan sangat bergantung pada sejauh mana program tersebut mampu menyentuh akar rumput, yakni para nelayan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan pengawasan yang ketat di lapangan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar capaian administratif atau sekadar membangun fasilitas fisik yang megah, namun gagal dalam memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.

Related Post
"Pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan peningkatan produksi saja. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat setempat," ujar Dani Setiawan dalam keterangannya.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pentingnya dukungan pendanaan negara yang lebih masif dan terarah. KNTI menilai, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor perikanan harus menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem usaha perikanan nasional. Dukungan finansial ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi nelayan sekaligus menjamin pengelolaan sumber daya laut yang tetap berkelanjutan.
Namun, KNTI memberikan peringatan keras agar peningkatan anggaran tersebut dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme evaluasi yang terukur. Tanpa perencanaan yang matang, anggaran besar dikhawatirkan hanya akan menjadi pemborosan tanpa memberikan dampak langsung bagi peningkatan taraf hidup nelayan kecil.
Di tengah berbagai catatan tersebut, KNTI melihat adanya secercah harapan melalui beberapa program strategis pemerintah. Salah satu yang dinilai menjadi tumpuan harapan nelayan adalah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini diharapkan mampu mengubah wajah pemukiman nelayan menjadi lebih layak dan produktif.
Selain KNMP, KNTI juga menaruh perhatian besar pada program pengembangan budi daya ikan tematik, upaya swasembada garam, serta program modernisasi kapal perikanan. Ketiga program ini dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing nelayan Indonesia di pasar global.
KNTI mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dengan para nelayan dan masyarakat pesisir. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha kecil di laut dianggap sebagai kunci utama agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.







Tinggalkan komentar