mediaseruni.co.id – Kabar menggembirakan datang dari sektor keuangan nasional yang langsung menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Dalam sebuah pertemuan strategis yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan pencapaian luar biasa terkait penyaluran modal kerja ke berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu singkat, yakni hanya tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan daerah telah menembus angka fantastis sebesar Rp53 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bantuan nyata yang telah dinikmati oleh sekitar 2,1 juta penerima manfaat di seluruh tanah air.
Dalam forum koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026), Friderica menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut dialokasikan untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Melalui sinergi yang kuat antara OJK dan lembaga jasa keuangan di daerah, skema pembiayaan ini dirancang untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara langsung.
"Sejak bulan Agustus, September, hingga Oktober, telah terjadi pemberian kredit dan pembiayaan kepada 2,1 juta penerima dengan total nilai mencapai Rp53 triliun. Dana ini langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan produktif," ujar Friderica di hadapan Presiden.
Ia memberikan gambaran nyata mengenai siapa saja yang merasakan manfaat dari aliran dana tersebut. Menurutnya, profil penerima manfaat sangat beragam, mulai dari para pengemudi ojek daring yang kini mampu membuka warung kelontong, hingga pelaku usaha mikro di bidang kuliner dan perdagangan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa akses keuangan kini semakin inklusif dan mampu menjangkau mereka yang selama ini sulit mengakses perbankan formal.
Tak hanya terbatas pada sektor perdagangan skala rumahan, pembiayaan ini juga merambah ke sektor komoditas dan ketahanan pangan lokal. Banyak masyarakat di daerah yang memanfaatkan modal tersebut untuk mengembangkan sektor perkebunan, seperti budi daya kopi, hingga sektor perikanan seperti budi daya ikan nila. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.
Keberhasilan masif ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur kelembagaan keuangan di tingkat daerah. Friderica menegaskan bahwa saat ini, seluruh wilayah di Indonesia telah memiliki wadah terpadu untuk mendorong pemerataan ekonomi. OJK bersama pemerintah daerah telah memastikan bahwa tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam hal akses keuangan.
"Saat ini, kita telah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, hingga kota di Indonesia. Artinya, tidak ada satu pun daerah yang belum memiliki wadah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," pungkasnya. Dengan adanya penguatan di seluruh yurisdiksi administratif, diharapkan pemerataan ekonomi dapat terwujud secara berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.
Tinggalkan komentar