JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga jenis pick-up dalam bentuk utuh (CBU) dari India menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Kebijakan ini, menurut pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, bukan sekadar langkah pragmatis, melainkan cerminan kelemahan visi kepemimpinan ekonomi yang berpotensi menyeret Indonesia ke jurang deindustrialisasi terselubung.
Dalam pandangannya yang disampaikan kepada mediaseruni.co.id, Didik J Rachbini menegaskan bahwa di tengah gencar-gencarnya implementasi kebijakan industrialisasi, keputusan impor masif ini justru kontradiktif. "Ini adalah kebijakan instan yang mungkin terlihat praktis dalam jangka pendek, namun secara fundamental akan mengikis dan melemahkan struktur industri nasional kita dalam jangka panjang," ujarnya. Ia khawatir, langkah ini dapat menjadi bentuk deindustrialisasi yang tidak disadari, merusak fondasi ekonomi yang telah dibangun.
Dampak makroekonomi dari impor besar-besaran ini diperkirakan cukup serius. Didik memprediksi tekanan signifikan terhadap neraca perdagangan, yang pada gilirannya akan memperburuk neraca pembayaran dan berpotensi memicu defisit yang berkelanjutan. Ironisnya, Indonesia telah berhasil membangun reputasi sebagai eksportir otomotif regional dengan volume lebih dari setengah juta unit (518 ribu unit) per tahun. Kebijakan ini, kata Didik, berisiko merusak strategi ekspor yang telah susah payah dibangun, mengubah Indonesia dari basis produksi menjadi sekadar pasar bagi produk luar negeri.
Related Post
Lebih lanjut, Didik menyoroti bahaya preseden yang diciptakan. Industri domestik, yang selama dua dekade terakhir telah berkembang pesat dengan investasi besar dan menjadi basis produksi regional serta eksportir global, kini terancam dikorbankan demi solusi cepat. "Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi kapasitas produksi pabrik-pabrik lokal, menekan volume produksi, dan secara langsung melemahkan daya saing industri yang telah kita bangun dengan susah payah," jelasnya.
Kritik juga diarahkan pada inkonsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok. Namun, di sisi lain, justru membuka keran impor massal kendaraan. "Inkonsistensi semacam ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi investor, baik domestik maupun asing, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang," tegas Didik.
Oleh karena itu, Didik J Rachbini mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor tersebut. Ia menekankan pentingnya arah kebijakan yang konsisten dan strategis, dengan memprioritaskan produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. "Dana publik dan pajak harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah harus mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan merumuskan kebijakan industri yang selaras dengan agenda hilirisasi," pungkasnya.
Pandangan Didik J Rachbini ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk meninjau kembali arah kebijakan ekonomi agar tidak terjebak dalam solusi jangka pendek yang justru merugikan fondasi ekonomi bangsa di masa depan.
Tinggalkan komentar