Jakarta – Kenaikan harga beras di tingkat nasional, ironisnya terjadi saat stok beras pemerintah (CBP) melimpah, memicu perhatian serius dari akademisi IPB University, Prima Gandhi. Ia menilai anomali ini berpotensi mengarah pada tindakan pidana dalam tata niaga beras.
"Anomali ini juga sempat terjadi di Jepang, namun pemerintah di sana dengan cepat menemukan penyebabnya. Di Indonesia, dengan stok CBP mencapai lebih dari 4,2 juta ton, anomali harga ini sangat mencurigakan. Satgas Pangan harus segera turun tangan," tegas Gandhi kepada mediaseruni.co.id, Selasa (17/6).
Gandhi menyoroti pergerakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masuk ke Pasar Induk Cipinang. Menurutnya, beras SPHP seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, bukan masuk ke jalur distribusi komersial yang justru menekan harga.
Related Post
"Jika terbukti, ini adalah pelanggaran yang harus ditindak tegas. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan membeli beras mahal saat stok nasional melimpah," ujarnya.
Gandhi mendesak Satgas Pangan Mabes Polri untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi beras SPHP. Ia menekankan pentingnya memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. "Jangan biarkan rakyat menjadi korban ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.
Leave a Comment