Artikel:
Jakarta, Mediaseruni.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi jitu untuk menekan laju ekonomi bayangan (shadow economy) yang selama ini menjadi tantangan serius bagi penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penguatan penegakan hukum dan reformasi administrasi perpajakan menjadi kunci utama dalam upaya ini.
Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mencapai target ambisius pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 13,5 persen pada tahun 2026. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ekonomi bayangan, yang mencakup aktivitas ekonomi ilegal, masih menjadi sumber masalah dalam hal kepatuhan pajak.
Related Post
"Untuk mengatasi ekonomi bayangan, kami akan terus memperkuat rencana penegakan kepatuhan, baik di sektor formal maupun informal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan jutaan hektare perkebunan kelapa sawit (CPO) ilegal yang merugikan negara. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan meningkatkan upaya penegakan hukum dan reformasi administrasi.
"Ini menciptakan database baru. Kami akan lebih banyak menggunakan penegakan hukum dan reformasi di bidang administrasi," tegas Sri Mulyani.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak negatif ekonomi bayangan terhadap penerimaan negara dan menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan transparan.
Tinggalkan komentar