mediaseruni.co.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027 yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Celios Nailul Huda mengkritisi keras postur anggaran tahun depan yang dinilai memuat indikator makro ekonomi terlalu muluk. Terutama target penerimaan pajak yang seolah mengabaikan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik saat ini.
Huda menjelaskan arah kebijakan fiskal untuk tahun mendatang masih dibayangi disparitas alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu pemerintah dianggap menetapkan laju penerimaan perpajakan nasional tanpa mengantisipasi potensi seretnya pemasukan kas negara akibat siklus pengembalian pajak di masa transisi.
"Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun dengan pertumbuhan 105 persen. Angka ini saya rasa sangat ambisius mengingat tahun ini terjadi defisit penerimaan sehingga target tahun depan kemungkinan besar tidak akan tercapai lagi" ungkap Huda dalam keterangan tertulisnya.
Related Post
Selain persoalan defisit penerimaan yang terjadi saat ini Celios juga mengingatkan adanya ancaman tergerusnya pendapatan negara akibat pembayaran kelebihan bayar pajak atau restitusi pada masa peralihan tahun anggaran. Kondisi ini berpotensi memotong realisasi pendapatan negara secara signifikan.
Faktor lain yang turut memicu kelesuan pendapatan negara nonpajak adalah penurunan performa ekspor sumber daya alam. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari pembentukan instrumen regulasi kepabeanan yang baru. Huda memperingatkan bahwa penerapan regulasi tata kelola sumber daya alam terbaru telah memperumit kondisi dan menyebabkan merosotnya ekspor komoditas sektor industri hulu. Ini semua berpotensi membebani keuangan negara ke depan.
Tinggalkan komentar