mediaseruni.co.id – Ketegangan diplomatik terkait pasokan energi antara Indonesia dan Singapura kini memasuki babak baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Bahlil Lahadalia, memberikan respons keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, yang menyinggung soal komitmen kontrak pasokan gas alam Indonesia.
Perselisihan ini mencuat setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pemangkasan ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). Langkah ini memicu reaksi dari pihak Singapura yang mempertanyakan kepastian kontrak jangka panjang antara kedua negara. Namun, Bahlil dengan tegas membela posisi Indonesia dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar kesepakatan apa pun.
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan sangat menghormati setiap kontrak yang telah ditandatangani. Ia menepis anggapan bahwa pemangkasan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap komitmen internasional. Menurutnya, langkah pengurangan volume tersebut masih berada dalam koridor hukum dan batas minimum yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak eksisting.
"Negara kita adalah negara yang sangat menghargai kontrak dan aturan yang berlaku. Jadi, jangan mencoba mengajari Indonesia tentang bagaimana cara menghargai sebuah komitmen kontrak," ujar Bahlil dengan nada tegas saat memberikan keterangan kepada media, Senin (26/10/2026).
Untuk memberikan klarifikasi yang lebih mendalam, Bahlil memaparkan data teknis mengenai distribusi gas Indonesia ke negara tetangga tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama ini Indonesia memasok gas melalui jaringan pipa dari dua wilayah utama, yakni Natuna dan Sumatera. Total volume gas yang dialirkan dari kedua wilayah tersebut mencapai angka 409,55 juta kaki kubik per hari.
Dalam konteks angka tersebut, Bahlil menekankan bahwa pemangkasan sebesar 31 BBTUD sebenarnya merupakan angka yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total volume ekspor pipa yang ada. Ia menyebutkan bahwa pengurangan tersebut hanya merepresentasikan sekitar 8 persen dari total ekspor gas melalui pipa.
Lebih lanjut, Bahlil juga memberikan perspektif lain mengenai dampak pemangkasan tersebut terhadap konsumsi energi di Singapura. Ia menyebutkan bahwa angka 31 BBTUD tersebut hanya mencakup sekitar 2 persen dari total konsumsi gas di negara tetangga tersebut. Ia juga memberikan peringatan implisit bahwa jika pasokan dari Natuna dan Sumatera ini terhenti sepenuhnya, maka Singapura akan menghadapi dampak yang jauh lebih masif, yakni kehilangan sekitar 30 persen pasokan gas mereka.
Melalui penjelasan ini, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan hubungan baik dengan negara sahabat secara ilegal. Indonesia memastikan bahwa setiap penyesuaian volume pasokan tetap dilakukan dalam batas-batas yang diatur secara kontraktual, sehingga tidak ada dasar hukum bagi pihak mana pun untuk menyalahkan komitmen Indonesia.
Tinggalkan komentar