mediaseruni.co.id – Penantian panjang yang menguras waktu puluhan tahun akhirnya menemui titik terang bagi ribuan keluarga transmigran di berbagai pelosok Indonesia. Setelah melewati masa ketidakpastian yang sangat lama, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi resmi menyerahkan kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka tempati dan kelola.
Langkah besar ini ditandai dengan penyerahan 2.770 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran. Distribusi sertipikat ini mencakup 19 lokasi strategis yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten berbeda. Penyerahan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan simbol pemenuhan hak dasar warga negara yang telah lama mengabdi di tanah rantau.
Bagi para transmigran, kepemilikan sertipikat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Selama ini, mereka bekerja keras mengolah lahan tanpa jaminan hukum yang kuat, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran akan sengketa di masa depan. Dengan adanya SHM, mereka kini memiliki landasan hukum yang kokoh untuk melindungi tempat tinggal serta aset ekonomi mereka, sehingga dapat merencanakan masa depan keluarga dengan lebih tenang dan produktif.
Salah satu kisah haru datang dari Abdul Habib, seorang transmigran asal Timor Timur yang telah menetap di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sejak tahun 2000. Selama 26 tahun, ia harus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian hak atas tanahnya.
"Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah, hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Abdul dengan penuh haru saat memberikan testimoni secara daring.
Kisah serupa juga dialami oleh Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak mulai menempati lahan pada tahun 2013, ia harus menanti selama 13 tahun untuk memegang dokumen sah atas tanahnya. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Transmigrasi, serta jajaran pemerintah daerah atas realisasi janji negara ini.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa penyelesaian masalah sertifikasi tanah ini adalah bentuk nyata tanggung jawab negara. Ia menekankan bahwa para transmigran telah memberikan kontribusi besar dalam membangun kawasan baru dan menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah terpencil.
"Hari ini, atas nama Presiden Prabowo Subianto, kami menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga transmigran. Bahkan, ada di antara mereka yang telah menunggu hingga 34 tahun untuk mendapatkan haknya. Memberikan hak ini adalah kewajiban negara kepada mereka yang telah berjasa," tegas Menteri Iftitah dalam acara di Gedung Grand Makarti, Jakarta.
Dengan tuntasnya sebagian persoalan ini, diharapkan para transmigran dapat lebih berdaya secara ekonomi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui pemanfaatan lahan yang kini telah memiliki kepastian hukum yang sah.
Tinggalkan komentar