Terkuak! Rp2.500 Triliun Raib Tiap Tahun, Gaji Guru Jadi Tumbal?

Oleh Feby Novalius, Jurnalis – Kamis, 25 Juni 2026 | 05:05 WIB

Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan terkait stagnasi gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Ia menuding bahwa keterbatasan anggaran yang menghambat peningkatan kesejahteraan abdi negara tersebut bersumber dari kebocoran penerimaan negara yang fantastis, mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala Negara secara retoris mempertanyakan alasan di balik minimnya kenaikan gaji bagi para pendidik dan aparatur sipil negara (ASN). "Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," tegas Prabowo, mengutip mediaseruni.co.id. Pernyataan ini mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam pengelolaan keuangan negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan sektor publik.

Prabowo kemudian menunjuk praktik ‘under-invoicing’ sebagai biang keladi utama dari kerugian masif ini. Praktik curang yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha selama bertahun-tahun ini melibatkan pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ini secara langsung mengurangi basis pajak dan penerimaan negara lainnya yang seharusnya masuk ke kas negara.

Ia memberikan ilustrasi gamblang mengenai modus operandi tersebut. "Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," jelasnya, menekankan dampak langsung pada keuangan negara. Skema ini, menurut Prabowo, telah berlangsung secara sistematis dan merugikan negara dalam skala yang sangat besar.

Menurut perhitungan para ahli yang dikutip Prabowo, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktik-praktik ilegal ini mencapai USD150 miliar, atau setara dengan Rp2.500 triliun per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potensi kekayaan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, namun justru menguap begitu saja. Hilangnya dana sebesar ini setara dengan puluhan persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, yang jika dapat diselamatkan, berpotensi mengubah lanskap pembangunan dan kesejahteraan nasional secara drastis.

Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk serius mengatasi persoalan kebocoran anggaran. Dengan potensi kerugian yang setara dengan puluhan persen dari APBN, upaya penegakan hukum dan perbaikan sistem pengawasan menjadi krusial demi memastikan setiap rupiah kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tantangan besar menanti pemerintah untuk menutup celah-celah kebocoran ini demi masa depan ekonomi yang lebih adil dan merata.