Prabowo Desak Master Plan Giant Sea Wall: Ancaman Ekonomi Triliunan Dolar Menanti!

JAKARTA – Senin, 23 Februari 2026. Proyek ambisius Giant Sea Wall (GSW) di kawasan strategis Pantai Utara Jawa (Pantura) kini memasuki fase krusial: penyusunan master plan. Arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto menjadi pemicu utama percepatan ini, menandai komitmen serius pemerintah dalam menghadapi ancaman ekonomi dan lingkungan yang membayangi.

Mega proyek ini bukan sekadar tanggul raksasa, melainkan investasi jangka panjang untuk menanggulangi krisis multidimensional yang meliputi penurunan permukaan tanah, risiko banjir rob yang kian masif, degradasi lingkungan pesisir, hingga masalah tata kelola air yang tersendat akibat minimnya infrastruktur penampung seperti embung atau bendungan.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan urgensi proyek ini. "Dengan kondisi seperti itu, Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyusun master plan sebagai persiapan rencana induk pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa," ujar Didit saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (23/2/2026), menegaskan bahwa inisiatif ini adalah respons terhadap tantangan nyata yang mengancam keberlanjutan ekonomi kawasan.

Data kajian BOPPJ sungguh mencemaskan. Sekitar 17 juta jiwa penduduk di Pantura hidup di bawah ancaman langsung banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Potensi kerugian ekonomi akibat fenomena ini tidak main-main, diperkirakan mencapai angka fantastis USD 368,37 miliar. Angka ini setara dengan triliunan rupiah, menggambarkan betapa mendesaknya intervensi struktural untuk melindungi aset-aset vital dan mata pencarian masyarakat.

Secara spesifik untuk pesisir Jakarta, Didit memaparkan bahwa GSW akan terbagi menjadi dua segmen utama: tanggul laut raksasa di sisi timur dan barat, yang akan dihubungkan oleh sebuah jembatan vital. Lebih dari itu, di sisi GSW juga direncanakan pembangunan waduk retensi. Ini bukan hanya penampungan air, melainkan berpotensi menjadi sumber pasokan air baku yang krusial bagi ibu kota, sebuah nilai tambah ekonomi yang signifikan dalam konteks ketahanan air perkotaan.

BOPPJ, yang berada di bawah supervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng tenaga ahli dari berbagai universitas terkemuka, melibatkan aktivis lingkungan, serta berkolaborasi dengan konsultan internasional. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan mampu merumuskan solusi teknis yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi abrasi dan penurunan permukaan tanah, memastikan proyek ini tidak hanya masif secara fisik tetapi juga kokoh secara perencanaan dan dampak ekonomi. Keberhasilan GSW akan menjadi tonggak penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di salah satu kawasan paling padat penduduk di Indonesia.

---