Harga Pangan Anjlok! BPS Ungkap Kejutan Ekonomi Awal Tahun!

JAKARTA – Awal tahun 2026 membawa kabar mengejutkan dari lanskap ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,15 persen secara bulanan pada Januari 2026, sebuah pergeseran signifikan dibandingkan dengan kondisi inflasi yang terjadi pada Desember 2025.

Fenomena deflasi ini, yang menandai penurunan harga barang dan jasa secara umum, tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang bergerak turun dari 109,92 di Desember 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan dinamika tersebut dalam rilis BPS di Jakarta, Senin (2/2/2026).

"Pada awal tahun, inflasi month to month dan juga tahun kalender, artinya Januari dan Desember akan sama, jadi IHK di Januari terhadap Desember," ujar Ateng, menggarisbawahi perubahan tren harga di penghujung dan awal tahun.

Analisis BPS menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran yang menjadi pendorong utama deflasi bulanan ini adalah sektor makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami deflasi substansial sebesar 1,03 persen, memberikan andil signifikan sebesar 0,30 persen terhadap deflasi nasional.

Beberapa komoditas pangan pokok menjadi biang keladi di balik penurunan harga ini. Cabai merah tercatat menyumbang andil deflasi terbesar dengan 0,16 persen, diikuti oleh cabai rawit yang berkontribusi 0,08 persen. Bawang merah juga turut berperan dengan andil 0,07 persen. Selain itu, harga daging ayam ras dan telur ayam ras juga menunjukkan tren penurunan, masing-masing menyumbang 0,05 persen dan 0,03 persen terhadap deflasi.

Deflasi yang dipicu oleh penurunan harga pangan ini dapat menjadi angin segar bagi daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Namun, para ekonom dan pelaku pasar akan terus mencermati apakah tren ini merupakan fluktuasi musiman yang biasa terjadi pasca-libur akhir tahun atau indikasi pergeseran fundamental dalam dinamika penawaran dan permintaan di pasar domestik. Data ini akan menjadi salah satu pijakan penting bagi perumusan kebijakan ekonomi di kuartal pertama tahun 2026.

---