mediaseruni.co.id – Angka utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.293 triliun per akhir Juni 2026, sebuah jumlah yang setara dengan 41,26 persen dari total Produk Domestik Bruto. Komposisi utang ini didominasi oleh Surat Berharga Negara sebesar Rp8.966,79 triliun atau 87,1 persen, sementara sisanya Rp1.326,90 triliun atau 12,9 persen berasal dari pinjaman. Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan serangkaian strategi pemerintah untuk mengelola dan mengurangi beban finansial negara.
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah memperkuat efektivitas pengumpulan pajak. Ini bukan berarti menaikkan tarif pajak, melainkan membenahi sistem operasional melalui implementasi core tax untuk memastikan proses penarikan pajak berjalan lebih bersih dan efisien. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, termasuk memanfaatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara BUMN.
"Kami akan membatasi defisit anggaran agar tidak terlalu tinggi. Kami juga akan mengefektifkan pengumpulan pajak kami, bukan dengan menaikkan pajak, tapi dengan membersihkan cara kami beroperasi," ujar Purbaya usai Sidang Debottlenecking di kantornya pada Rabu 12 Agustus 2026.
Related Post
Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa akumulasi utang negara ini dapat menunjukkan penurunan signifikan menjelang akhir tahun. Ia menekankan bahwa rasio utang terhadap PDB saat ini masih jauh di bawah ambang batas 60 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
"Tahun ini belum berakhir, kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya di akhir tahun. Seharusnya bisa turun sedikit lagi. Dan jika kita perhatikan, angkanya masih jauh di bawah 60 persen," tambahnya.
Selain reformasi pajak, Purbaya juga menyebutkan rencana pemanfaatan sebagian keuntungan dari Danantara untuk kas negara. Ide ini datang langsung dari Presiden, bertujuan untuk meningkatkan cadangan pemerintah dan secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan utang. Bentuk implementasi detailnya akan ditentukan kemudian. Langkah ini diharapkan dapat menambah efisiensi penerimaan negara dari sektor non-pajak.
Tinggalkan komentar