JAKARTA – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mengalami pemangkasan signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengonfirmasi bahwa alokasi dana untuk program strategis ini akan turun menjadi Rp174 triliun, jauh di bawah angka Rp268 triliun yang dialokasikan pada tahun 2026. Penurunan drastis ini mencerminkan penyesuaian yang cermat terhadap kebutuhan riil dan efisiensi program.
Penurunan sebesar Rp94 triliun ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan RAPBN 2027 yang tengah bergulir. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini adalah langkah yang tidak terhindarkan dan telah melalui perhitungan matang. "Kalau MBG, pasti turun," ujar Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026), seperti dilaporkan mediaseruni.co.id.
Said Abdullah menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini didasarkan pada optimalisasi jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta jumlah penerima manfaat program. "Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya," jelasnya. Selain itu, perhitungan juga mempertimbangkan jumlah siswa yang akan dilayani, yang diperkirakan mencapai 84 juta siswa di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp174 triliun juga memperhitungkan integrasi program kesehatan lain yang turut mendukung pemenuhan gizi, seperti penanganan stunting dan dukungan bagi ibu hamil, yang tidak termasuk dalam anggaran pendidikan secara spesifik. "Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," pungkasnya.
Langkah pemangkasan anggaran ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah dan parlemen untuk mencapai efisiensi fiskal sekaligus memastikan alokasi dana yang tepat sasaran dan terintegrasi. Dengan mengoptimalkan jumlah titik layanan dan mengintegrasikan berbagai program gizi dan kesehatan, diharapkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai tanpa membebani APBN secara berlebihan. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen untuk meninjau ulang kebutuhan riil di lapangan demi pengelolaan keuangan negara yang lebih prudent dan berkelanjutan. Keputusan Banggar DPR ini menandai babak baru dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis, dengan fokus pada efektivitas dan sinergi antarprogram demi mencapai tujuan pemenuhan gizi yang optimal bagi generasi mendatang.
Tinggalkan komentar