JAKARTA – Dugaan korupsi yang melilit tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam dari parlemen. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyuarakan keprihatinannya, menyoroti adanya pengalihan fokus anggaran dari tujuan utama program yang vital bagi masyarakat.
Kasus ini menyeret nama mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Program MBG sendiri merupakan inisiatif prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.
Said Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan BGN mengenai kelemahan fundamental dalam aspek tata kelola sejak awal program digulirkan. “Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai program prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026), seperti dikutip dari mediaseruni.co.id. Ia menekankan pentingnya perbaikan fundamental dalam manajemen anggaran dan operasional BGN demi menjamin efektivitas dan akuntabilitas program.
Related Post
Politisi senior ini secara spesifik mengkritik alokasi dana yang dinilai tidak relevan dengan esensi program. Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk penyediaan asupan gizi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. “Itu yang saya sampaikan bolak-balik, fokus kepada Makan Bergizi Gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, atau fokus pada iPad. Itu tidak ada hubungannya sama sekali,” tegas Said, menyoroti potensi penyimpangan prioritas anggaran yang berujung pada inefisiensi.
Pernyataan Said Abdullah ini menggarisbawahi urgensi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama untuk program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Pengalihan anggaran dari tujuan inti program tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara dan mengurangi manfaat bagi penerima, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Insiden ini menjadi pengingat krusial bagi seluruh lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana sesuai dengan mandat dan prioritas yang telah ditetapkan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional secara optimal.
Tinggalkan komentar