Oleh: Tim Redaksi – mediaseruni.co.id – Kamis, 28 Mei 2026 | 05:05 WIB
JAKARTA – Spekulasi mengenai potensi pergeseran atau bahkan pengambilalihan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh entitas baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku ekonomi dan pengamat kebijakan. Menanggapi desas-desus tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah kabar tersebut, memastikan bahwa kehadiran DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor tidak akan mengubah fungsi fundamental Bea Cukai.
Pembentukan PT DSI secara resmi telah ditandai dengan penandatanganan sebagai bagian dari klaster BUMN pada Senin (25/5/2026). Langkah ini digadang-gadang sebagai strategi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kinerja ekspor nasional, memberikan dukungan terintegrasi bagi para eksportir, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Related Post
Namun, di tengah euforia pembentukan BUMN baru ini, muncul kekhawatiran di beberapa kalangan bahwa PT DSI akan mengambil alih sebagian atau seluruh fungsi pengawasan ekspor yang selama ini menjadi domain utama DJBC. Isu ini memicu pertanyaan besar tentang masa depan peran Bea Cukai dalam ekosistem perdagangan internasional Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangannya, menegaskan posisi pemerintah. "DSI tidak akan mengubah peran Ditjen Bea Cukai," ujarnya, meredakan kekhawatiran yang beredar. Ia juga secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada rencana sedikit pun dari pemerintah untuk mengalihkan fungsi pengawasan ekspor kepada PT DSI. Sebaliknya, pemerintah justru berkomitmen penuh untuk memperkuat peran dan kapasitas Bea Cukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas barang dan penegakan hukum di bidang kepabeanan.
Meski demikian, Purbaya tidak menampik adanya sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi kinerja Bea Cukai. "Presiden Prabowo sudah memberi sinyal evaluasi terhadap kinerja Bea Cukai," kata Purbaya, mengindikasikan bahwa perbaikan internal akan terus menjadi prioritas. Ini termasuk potensi penyesuaian pada jajaran pimpinan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan amanah dengan optimal.
Dengan demikian, kehadiran PT DSI diposisikan sebagai katalisator baru dalam mendorong performa ekspor, melengkapi dan bukan menggantikan peran strategis Bea Cukai. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara inovasi kelembagaan baru untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penguatan institusi yang sudah ada demi efisiensi, integritas, dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi positif antara lembaga-lembaga negara dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi nasional.
Tinggalkan komentar