Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat gebrakan baru di sektor olahraga. Sebanyak 21 cabang olahraga komersial kini resmi dikenakan pajak hiburan mulai tahun 2025. Kebijakan ini sontak menuai perhatian, terutama bagi para penggemar olahraga yang kerap memanfaatkan fasilitas berbayar di ibu kota.
Keputusan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta ini meliputi berbagai jenis olahraga populer, mulai dari futsal, basket, berkuda, panjat tebing, yoga, zumba, hingga yang tengah digandrungi, padel. Artinya, setiap aktivitas olahraga yang dilakukan di tempat berbayar seperti lapangan, kolam renang, atau studio kebugaran, akan dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari prinsip transparansi dan keadilan fiskal. Dana yang terkumpul dari pajak ini, lanjutnya, akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan peningkatan pelayanan publik.
Related Post
"Pemungutan pajak dilakukan secara adil, dan hasilnya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Jakarta," tegas Lusiana seperti dilansir mediaseruni.co.id.
Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah tarif 10 persen ini akan memberatkan para pelaku olahraga? Bagaimana dampaknya terhadap industri olahraga di Jakarta?
Perlu dicatat, tidak semua jenis olahraga dikenakan pajak hiburan ini. Golf, misalnya, tidak termasuk dalam daftar karena sudah dikenakan pajak melalui jalur lain sebagai jasa komersial.
Berikut daftar lengkap 21 jenis olahraga yang kini terkena pajak hiburan di Jakarta:
- Jetski
- Kolam Renang
- Lapangan futsal, sepak bola, dan mini soccer
- Lapangan tenis
- Lapangan padel
- Lapangan bulu tangkis
- Lapangan basket
- Lapangan voli
- Lapangan tenis meja
- Lapangan squash
- Lapangan panahan
Tinggalkan komentar