mediaseruni.co.id – Fenomena unik tengah menyelimuti potret keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menunjukkan angka yang sangat memuaskan, bahkan sering kali melampaui target yang telah ditetapkan, namun rasio pajak atau tax ratio di tingkat daerah justru menunjukkan tren yang masih rendah. Kondisi paradoks ini memicu perhatian serius dari pemerintah pusat agar daerah tidak terlena dengan pencapaian angka semata.
Direktur Pendapatan Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, mengungkapkan bahwa keberhasilan mencapai target tahunan bukanlah indikator tunggal bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah maksimal. Menurutnya, ada celah besar antara apa yang berhasil dipungut dengan potensi riil yang sebenarnya tersedia di lapangan.
"Selama bertahun-tahun, kita melihat fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah hampir selalu mencapai target, bahkan sering kali terlampaui jauh. Namun, di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah," ujar Teguh dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Teguh menekankan bahwa rendahnya tax ratio ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pemetaan potensi penerimaan mereka. Selama ini, fokus Pemda cenderung hanya pada upaya mengejar angka target yang sudah ditentukan dalam APBD, tanpa melihat apakah angka tersebut sudah mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yang sesungguhnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat basis data melalui pendataan yang lebih akurat, lengkap, dan terintegrasi. Tanpa data yang valid, Pemda akan kesulitan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi mana saja yang belum tersentuh pajak secara optimal. Penguatan basis data ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Beberapa kendala klasik yang masih menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diidentifikasi meliputi keterbatasan akses data yang komprehensif, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hingga sistem pengelolaan pendapatan yang belum sepenuhnya modern.
Dengan adanya sistem pendataan yang lebih canggih, Pemda diharapkan mampu melakukan analisis mendalam terhadap potensi wilayahnya masing-masing. Langkah ini bukan hanya soal mengejar angka, melainkan upaya strategis untuk membangun kemandirian fiskal daerah. Jika PAD dapat dioptimalkan melalui pemetaan yang benar, maka kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah pun dapat meningkat secara signifikan.
Tinggalkan komentar