mediaseruni.co.id – Persoalan kemiskinan yang masih menjerat jutaan rakyat Indonesia kini memasuki babak baru dalam diskursus kebijakan publik. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, melontarkan pernyataan tajam yang menggugah kesadaran kolektif bangsa. Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah garis takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan, melainkan sebuah masalah struktural yang berakar pada sistem yang tidak adil.
Dalam pandangannya, tantangan besar yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki kemiripan dengan perjuangan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya tidak hanya berhadapan dengan dinamika politik praktis, tetapi juga harus bertarung melawan pola pikir lama dan kepentingan kelompok tertentu yang selama ini merasa nyaman dengan kondisi ketimpangan sosial yang ada.
Budiman menjelaskan bahwa kebijakan yang secara nyata berpihak pada rakyat kecil sering kali menemui tembok besar. Tembok tersebut bukanlah kritik dari lawan politik, melainkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam secara eksklusif. Menurutnya, selama akses terhadap sumber daya masih dikuasai oleh segelintir pihak, maka kemiskinan akan terus menjadi lingkaran setan yang sulit diputus.
"Lawan terbesar dari kebijakan yang pro-rakyat bukanlah para pengkritik. Justru kritik itu membantu kami untuk bekerja lebih baik. Lawan yang sesungguhnya adalah kebiasaan lama yang secara diam-diam menerima bahwa anak dari keluarga miskin memang sudah takdirnya untuk tetap miskin," tegas Budiman dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026).
Ia menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti hanya pada pemberian bantuan sosial (bansos) yang bersifat karitatif atau sementara. Jika pemerintah hanya mengandalkan bantuan tunai tanpa menyentuh akar masalah, maka kemiskinan hanya akan berpindah dari satu periode ke periode berikutnya. Diperlukan transformasi struktural yang memberikan akses nyata kepada masyarakat bawah terhadap modal, teknologi, mesin produksi, hingga jangkauan pasar yang lebih luas.
Budiman juga memetakan beberapa pola pikir berbahaya yang menghambat kemajuan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah fundamentalisme pasar, sebuah paham yang menganggap bahwa setiap upaya negara untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat dianggap sebagai bentuk inefisiensi. Selain itu, praktik rente yang mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat lokal juga menjadi penghambat utama.
Dengan mengubah paradigma dari "kemiskinan sebagai nasib" menjadi "kemiskinan sebagai masalah sistem", pemerintah diharapkan dapat merancang strategi yang lebih presisi. Fokus utama harus diarahkan pada pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar mereka memiliki daya saing yang setara dalam roda ekonomi nasional. Melalui perubahan struktur ekonomi yang lebih inklusif, kemakmuran diharapkan tidak lagi menjadi milik segelintir orang, melainkan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan komentar