Jakarta, Mediaseruni.co.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) terus menjadi sorotan tajam. Beban utang yang menggunung dan dugaan mark up proyek memicu perbandingan mencolok dengan proyek ambisius kereta cepat di Arab Saudi. Perbandingan biaya dan panjang lintasan bak bumi dan langit.
Di tengah upaya pemerintah mencari solusi restrukturisasi utang Whoosh, yang bahkan melibatkan perpanjangan tenor hingga 60 tahun, muncul pertanyaan mendasar tentang efisiensi anggaran. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan adanya kesepakatan dengan pihak China terkait restrukturisasi utang tersebut.
Presiden Joko Widodo sendiri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti Whoosh harus dilihat dari sisi Social Return on Investment (SROI), bukan semata-mata keuntungan finansial. "Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat," ujarnya.
Related Post
Namun, sorotan publik semakin tajam dengan adanya indikasi mark up dalam proyek Whoosh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan berencana untuk menyelidiki dugaan tersebut. Padahal, panjang trase Whoosh hanya 142,3 kilometer.
Ironisnya, dengan anggaran yang hampir setara, Arab Saudi berencana membangun jaringan kereta cepat sepanjang 1.500 kilometer yang menghubungkan Jeddah ke Dammam melalui Riyadh. Proyek ini akan memangkas waktu tempuh antara Riyadh dan Jeddah dari 12 jam menjadi kurang dari 4 jam.
Menurut laporan media pemerintah Arab Saudi, Daleel, proyek kereta cepat Arab Saudi ini diperkirakan menelan biaya USD7 miliar atau sekitar Rp116,2 triliun. Sementara itu, proyek Whoosh dengan panjang lintasan yang jauh lebih pendek, menelan investasi hingga USD7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun.
Artinya, dengan anggaran yang hampir sama, proyek Whoosh hanya mampu menjangkau sekitar 9,5% dari panjang trase kereta cepat yang akan dibangun di Arab Saudi. Perbandingan ini memicu pertanyaan besar tentang efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia.
Tinggalkan komentar