Jakarta, Mediaseruni.co.id – Rapat kerja antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Komisi XI DPR RI memanas akibat perbedaan data terkait pembayaran subsidi dan kompensasi kepada BUMN energi, khususnya Pertamina dan PLN.
Menkeu Purbaya dengan tegas membantah adanya tunggakan subsidi tahun 2024. "Saya sudah konfirmasi dengan tim, subsidi 2024 sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Terakhir bulan Juni untuk Pertamina dan PLN. Seharusnya sudah clear," ujarnya di hadapan anggota dewan.
Purbaya bahkan menantang BUMN yang merasa belum menerima dana untuk segera menghadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mengklarifikasi data.
Related Post
Namun, pernyataan Menkeu ini langsung diinterupsi oleh Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Misbakhun mengungkapkan bahwa rapat dengan BUMN semalam menunjukkan data yang berbeda, dengan tunggakan mencapai puluhan triliun rupiah.
"Tadi malam kita rapat dengan BUMN sampai hampir jam 10 malam. Data terakhir menunjukkan masih ada tunggakan. Ini harus diperjelas, mana data yang benar?" tanya Misbakhun, menuntut kejelasan dan validasi data dari kedua belah pihak.
Perbedaan data ini menjadi sorotan utama dan memerlukan penyelesaian segera agar tidak mengganggu kinerja BUMN energi dan stabilitas keuangan negara. Mediaseruni.co.id akan terus memantau perkembangan dari isu penting ini.
Tinggalkan komentar