Purbaya Tolak Pengalihan Dana MBG: Anggaran Bencana Sudah Melimpah?

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak usulan pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan bencana di Sumatera. Keputusan ini didasari oleh keyakinan pemerintah bahwa alokasi dana penanganan bencana yang telah disiapkan, senilai Rp60 triliun, sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan pemulihan pascabencana.

Pernyataan Purbaya ini muncul sebagai respons terhadap desakan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyarankan realokasi dana MBG. Menurut Purbaya, langkah tersebut tidak diperlukan mengingat kapasitas fiskal negara dalam menghadapi situasi darurat masih sangat memadai.

"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025, seperti dilansir mediaseruni.co.id.

Penegasan ini mengindikasikan prioritas pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program-program strategis, termasuk MBG, sembari memastikan kesiapsiagaan finansial untuk mitigasi dan pemulihan pascabencana. Anggaran sebesar Rp60 triliun tersebut mencakup berbagai aspek penanganan, mulai dari respons cepat, penyediaan bantuan darurat, hingga rehabilitasi infrastruktur dan dukungan sosial bagi korban bencana di Sumatera.

Dalam perspektif ekonomi, keputusan Menkeu Purbaya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah berupaya menghindari preseden realokasi dana program prioritas yang dapat mengganggu perencanaan jangka panjang, terutama jika sumber daya lain masih tersedia dan mencukupi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi belanja negara, memastikan setiap alokasi dana tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif penting yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pengalihan dananya berpotensi menghambat pencapaian target-target sosial yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan ketersediaan dana bencana yang memadai, pemerintah memilih untuk mempertahankan integritas dan keberlanjutan kedua program tersebut, menunjukkan keseimbangan antara respons darurat dan investasi sosial jangka panjang.