Pendapatan Negara dari Nikel Bakal Meroket, Ini Perintah Prabowo!

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan akan segera menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel dalam waktu dekat. Langkah strategis ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya sumber pendapatan negara baru dari sektor mineral, mengingat kontribusi yang ada saat ini dinilai belum adil bagi negara.

"Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara. Kemungkinan besar HPM untuk nikel saya akan naikkan," ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026).

Arahan Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, khususnya mineral strategis seperti nikel. Bahlil menambahkan, Presiden secara tegas memerintahkan Kementerian ESDM untuk menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara prioritas di atas segala-galanya. Kita ingin menjaga sumber daya alam kita, yang merupakan aset negara," tegas Bahlil, mengutip pesan Presiden. Hal ini menggarisbawahi visi pemerintah untuk memastikan kekayaan mineral Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan penyesuaian HPM nikel ini muncul di tengah dinamika harga global dan data terbaru dari sektor pertambangan. Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) merilis data kenaikan tipis HPM nikel untuk periode Januari 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 458.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan, Harga Mineral Acuan (HMA) untuk komoditas nikel periode pertama Januari 2026 ditetapkan sebesar USD14.630,00 per dmt. Angka ini sedikit meningkat USD30,67 dibandingkan periode kedua Desember 2025 yang tercatat USD14.599,33 per dmt. Kenaikan HPM yang direncanakan pemerintah diharapkan dapat lebih merefleksikan nilai pasar yang sebenarnya dan secara signifikan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor strategis ini, demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh bangsa.