Peluang Emas! Guru Kemenag, Cek Syarat BSU Rp270 Miliar 2025

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggarap program Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp270 miliar yang siap menyasar ribuan pendidik di bawah naungannya pada tahun 2025. Inisiatif ini digulirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki sertifikasi profesi. Program ini diharapkan menjadi stimulus signifikan bagi para pengajar yang selama ini belum tersentuh tunjangan profesi.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan anggaran BSU ini kepada Kementerian Keuangan. Fokus utama penyaluran adalah para guru non-ASN yang belum tersertifikasi, dengan total alokasi yang diusulkan mencapai Rp270 miliar. "Ini adalah langkah strategis untuk memberikan dukungan finansial kepada mereka yang selama ini mungkin belum tersentuh tunjangan profesi," ujar Menag, seperti dikutip dari mediaseruni.co.id.

Penyaluran BSU ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan dukungan bagi seluruh elemen pendidik, khususnya mereka yang berada di garis depan namun dengan status kepegawaian dan sertifikasi yang berbeda. Anggaran sebesar Rp270 miliar ini menunjukkan skala prioritas pemerintah dalam mengapresiasi peran vital guru dalam mencerdaskan bangsa.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan efisien, Kemenag telah menetapkan sejumlah kriteria ketat bagi calon penerima BSU 2025. Para guru diimbau untuk memahami dan mempersiapkan diri sesuai persyaratan berikut:

Kriteria Ketat Penerima BSU Guru Kemenag 2025:

1. Status Kepegawaian Non-ASN: Calon penerima wajib berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Tanpa Sertifikasi Profesi dan Tunjangan: Prioritas diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikasi profesi dan oleh karenanya belum menerima tunjangan profesi. Ini menjadi filter krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
3. Batas Penghasilan: Gaji pokok atau upah bulanan maksimal yang diperbolehkan adalah Rp3 juta. Batasan ini dirancang untuk menjamin bahwa bantuan ini benar-benar menjangkau pendidik dengan tingkat kesejahteraan yang memerlukan dukungan.
4. Validitas Data: Data calon penerima harus tercatat secara akurat dan aktif dalam sistem informasi Kemenag, baik melalui Simpatika Kemenag maupun Dapodik, dengan batas waktu pendaftaran paling lambat 30 Juni 2024. Akurasi data menjadi kunci kelancaran penyaluran.
5. Tidak Menerima Bantuan Ganda: Calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial sejenis dari kementerian atau lembaga lain, seperti BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan. Prinsip ini diterapkan untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan pemerataan.

Program BSU Kemenag 2025 ini diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi sekaligus meningkatkan motivasi kerja para pendidik di lingkungan Kemenag. Bagi para guru yang memenuhi kriteria, disarankan untuk segera memastikan validitas data mereka agar tidak melewatkan kesempatan penting ini. Langkah selanjutnya terkait mekanisme pengecekan penerima akan diumumkan secara resmi oleh Kemenag pada waktunya.