Dana Segar UMKM: BPR Siap Kucurkan Rp200 Triliun!

Artikel Berita:

Jakarta – Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam penyaluran dana Rp200 triliun dari pemerintah. Dana ini akan difokuskan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Komitmen ini muncul sebagai hasil konkret dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).

Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perbarindo, menegaskan peran vital BPR-BPRS sebagai jembatan penghubung akses pembiayaan bagi masyarakat lapisan bawah. "Dengan kekuatan jaringan yang mencakup 6.676 kantor dan melayani lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS memiliki kemampuan unik untuk menjangkau segmen masyarakat yang seringkali terlewatkan oleh bank umum. Keterlibatan aktif BPR-BPRS akan memastikan program pembiayaan pemerintah tepat sasaran dan berkelanjutan," jelasnya.

Data terbaru menunjukkan kinerja positif industri BPR-BPRS selama periode Juni 2023 hingga Juni 2024. Kredit yang disalurkan melonjak 7,17% menjadi Rp162,57 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,01% mencapai Rp154,63 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 7,29% dan deposito sebesar 6,90%. Jumlah rekening nasabah juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai 20,03 juta atau tumbuh 3,30%.

Peningkatan signifikan pada rata-rata tabungan dan deposito mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap BPR-BPRS. Meskipun terjadi penurunan jumlah unit BPR-BPRS menjadi 1.557 akibat konsolidasi, kapasitas pembiayaan secara keseluruhan tetap meningkat dan jangkauan layanan semakin meluas.

Dalam Rakernas Perbarindo 2025, tujuh agenda prioritas telah ditetapkan untuk memperkuat industri BPR-BPRS. Agenda tersebut meliputi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan digitalisasi melalui implementasi core banking system, penyesuaian kebijakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), perluasan akses data, stabilisasi modal inti minimum, pengkajian ulang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi industri BPR/BPRS, dan penurunan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) secara bertahap untuk mendukung ekspansi pembiayaan. Perbarindo juga aktif mencari posisi strategis BPR-BPRS terkait berbagai regulasi yang berdampak pada iklim bisnis saat ini.

Perbarindo menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS akan menciptakan efek domino positif bagi perekonomian. Mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi daerah.

"Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi," pungkas Tedy, menegaskan komitmen BPR-BPRS untuk berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan ekonomi Indonesia.