Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergerak cepat untuk memulihkan citra Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang sedang terpuruk. Ia bahkan meminta "dispensasi" satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
"Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan Bea Cukai," tegas Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Purbaya mengakui bahwa Bea Cukai tengah menghadapi krisis kepercayaan di mata publik, media, bahkan pimpinan negara. Hal ini dipicu oleh serangkaian kasus yang melibatkan oknum pegawai.
Sejumlah permasalahan mendesak telah diidentifikasi, termasuk praktik under-invoicing ekspor dan penyelundupan barang ilegal. "Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," ujar Purbaya.
Meski belum bisa memastikan kebenaran tuduhan tersebut, Purbaya mengklaim telah mengantongi sejumlah temuan dari investigasi internal Kementerian Keuangan. Salah satunya terkait perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan negara mitra dagang.
"Kita sudah investigasikan, ada katanya ekspor dari mana? Chinanya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu," ungkapnya.
Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan data tersebut bisa disebabkan oleh jalur perdagangan yang tidak langsung, misalnya melalui Singapura. Namun, ia memastikan bahwa selisihnya tidak signifikan setelah memperhitungkan faktor Cost, Insurance, and Freight (CIF) serta Free on Board (FOB).
Langkah cepat Purbaya ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bea Cukai dan mencegah dampak yang lebih buruk, termasuk ancaman pembekuan lembaga dan potensi perampingan pegawai. mediaseruni.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Tinggalkan komentar