Terkuak! Urus Dokumen Rusak Akibat Bencana Kini Lebih Mudah

Jakarta, mediaseruni.co.id – Minggu, 14 Desember 2025 | 20:31 WIB | Oleh: Tim Redaksi Mediaseruni

Musibah bencana alam seringkali menyisakan duka mendalam, tak terkecuali hilangnya atau rusaknya dokumen-dokumen penting yang krusial bagi kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat yang terdampak kini bisa bernapas lega. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan prosedur khusus yang sangat mempermudah pengurusan kembali administrasi kependudukan. Inisiatif ini diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019, menjamin pemulihan data diri warga berjalan cepat dan efisien.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi garda terdepan dalam pelayanan ini. Mereka menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan seluruh korban bencana mendapatkan kembali haknya atas dokumen kependudukan. Pertama, petugas Dukcapil akan proaktif mendatangi langsung lokasi-lokasi bencana atau pusat-pusat pengungsian. Di sana, layanan perekaman data dan penerbitan dokumen dapat dilakukan secara on-the-spot atau mobile, memangkas birokrasi dan waktu yang berharga bagi para korban.

Kedua, bagi wilayah yang kondisinya sudah memungkinkan dan akses transportasi telah pulih, masyarakat terdampak juga dapat langsung mengunjungi kantor Dinas Dukcapil di domisili masing-masing untuk mendapatkan pelayanan serupa. Fleksibilitas ini diberikan untuk mengakomodasi berbagai kondisi pasca-bencana.

Keistimewaan prosedur ini terletak pada penyederhanaan persyaratan administratif yang signifikan. Dukcapil menghilangkan beberapa syarat yang biasanya diperlukan dalam pengurusan dokumen, seperti surat pengantar RT/RW atau laporan kehilangan kepolisian yang seringkali sulit didapatkan dalam kondisi darurat. Hal ini dimungkinkan berkat sistem database kependudukan nasional yang telah terintegrasi secara digital. Seluruh data warga negara Indonesia telah tersimpan aman di pusat data, sehingga proses verifikasi dan penerbitan ulang dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu banyak lampiran dokumen pendukung dari pemohon.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meringankan beban korban bencana. Dengan memprioritaskan pemulihan identitas diri, diharapkan masyarakat dapat segera bangkit, mengakses layanan publik lainnya, dan menata kembali kehidupannya tanpa terhambat oleh masalah administrasi kependudukan. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan warganya.

---