,Mediaseruni.co.id, BATANG – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di wilayah Se Karesidenan Pekalongan meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.
Acara tersebut dihadiri oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah dan di ikuti para Kepala Daerah masing-masing Se Karesidenan Pekalongan.
Acara (Musrenbang) tersebut yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Batang, Rabo (15/03/2023)
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Mansur Hidayat, ST dalam paparannya mengungkapkan, ada beberapa usulan yang ingin dikolaborasi dengan Pemprov Jawa Tengah.
Capaian di Kabupaten Pemalang pertumbuhan ekonomi dan angka penurunan kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka,
Hal itu telah melebihi target dari rencana tahun 2022, kemudian tentang penanggulangan kemiskinan di tahun 2021 turun 1.5 % dari 16.6% menjadi 15.6%, dibandingkan dari tahun 2019 lebih rendah,
Selanjutnya tentang kemiskinan di angka 1.95000 jiwa, selanjutnya inovasi penghapusan kemiskinan eksrim di tahun 2022 ada penurunan 6.74% hanya sekitar 2.78% kemiskinan eksrim di Kabupaten Pemalang.
Salah satunya adalah perangkat daerah untuk Desa pendampingan, agar menjadi Desa aman dan sejahtera,
Hal ini merupakan aplikasi program dari Bapak Gubernur Jawa Tengah dan dapat menjadikan contoh dan kami laksanakan di Kabupaten Pemalang.
Dan sekaligus kami mengaktifkan kepada para (BUMD dan BUMN) di Kabupaten Pemalang dengan program (CSR) sebagai salah satu membantu penurunan kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
Tentang pendidikan dasar di Kabupaten Pemalang hanya 6.5%, maka (IPM) nya masih sangat rendah hanya (SMP) kelas 1 semester 1, sehingga sangat penting dan kenapa mereka tidak melakukan melanjutkan sekolah, walaupun kami sudah punya program (njuh sekolah maning) artinya, mari sekolah lagi, tetap program itu masih terlalu kecil, maka perihal ini bagian hulu perlu kita selesaikan sebelum sampai ke hilir.
Dan inovasi penanganan Stanting juga ada penurunan sekarang hanya 9.84% dan akan kami genjot agar mencapai target di tahun 2024 zero %, Stanting di Kabupaten Pemalang, dengan cara kartu layanan anak bunda dengan program digitalisasi Posyandu,
Selanjutnya kondisi instruktur di Kabupaten Pemalang jalan mantap 73% dan jalan tidak mantap 27%, sehingga masih banyak yang harus kami kerjakan di Kabupaten Pemalang.
Perlu Bapak Gubernur ketahui, lanjut Plt Bupati Pemalang perihal tersebut diatas berikut ada tiga usulan dibawah ini yang skala prioritas, pembangunan prioritas tahun 2024.
Yang pertama adalah tempat pelelangan ikan (TPI) Ketapang kisaran anggaran senila Rp.7 M, yang kedua rekontruksi jalan luas Mojo-Blendung sekitar Rp.15 M, dan sampah yang menggunung sekitar Rp.5 M, karena ada beberapa gambaran yang perlu diperlihatkan di antaranya.
Terkait dengan banjir rob dan bukan hanya tahunan saja, tapi sudah menjadi langganan banjir sebagian di Kabupaten Pemalang, dan ini sudah di usulkan menjadi program salah satu strategis nasional (Perpres) No.79 tahun 2019 dan sampai saat ini belum tertangani, dan kami hanya menangani sebagian kecil sekitar Rp.7 M.
Kemudian untuk penanganan penampungan dan alat pompa, yang kedua rekontruksi akses jalan Mojo-Blendung untuk menuju daerah Wisata yang sangat potensi dan sangat mendukung pembangunan
secara ekonomi, namun akses jalannya sangat parah.
Dan yang ketiga terkait dengan penampungan sampah yang semakin menggunung yang sangat luar biasa, maka kami perlu exavator dan bulldozer serta alat pembakar sampah,”terang Plt Bupati Pemalang mengakhiri jadwal sambutan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong semua daerah di Jawa Tengah bisa survive dan bangkit. Apapun yang direncanakan harus berpedoman pada suara dan masukan dari masyarakat.
Gubernur Ganjar mengapresiasi semua daerah sudah memiliki upaya-upaya yang baik untuk memajukan daerahnya masing-masing.
“Namun, kita butuh kerjasama agar bisa seiring dalam menjalankan dari program nasional, provinsi dan daerah tetap satu garis.
Menjalankan kebijakan itu juga butuh dukungan anggaran, maka alokasinya mulai dihitung dengan tepat, dengarkan juga masukan dari seluruh elemen masyarakat seperti penyandang disabilitas yang juga butuh kemudahan akses,
isu tentang perempuan dan anak, stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, dan sebagainya,” tandasnya.
Ganjar Pranowo juga menyampaikan usulan dari berbagai daerah di wikayah eks Karesidenan Pekalongan. Dan usulan itu juga harus dikerjasamakan dengan program nasional provinsi, Kabupaten dan kota sehingga ada harmonisasi.
“Sebenarnya kita mendorong agar daerah bisa survive, bagaimana ekonomi bisa bangkit? Apa yang menjadi keunggulan daerah? Tetapi apapun kita juga mesti mendengarkan suara masyarakat dan setiap daerah ternyata juga punya upaya untuk tumbuh.
Kita butuh kerja sama agar seiring nya program nasionalnya, provinsinya kabupatennya, dalam satu garis. Nah inilah harmonisasi yang perlu ada. Jatuhnya nanti adalah kebijakan itu butuh dukungan politik anggaran,” pungkasnya. (Totok/Mds)
