Jakarta – Gejolak geopolitik di Timur Tengah, khususnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menjadi sorotan tajam bagi perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan bahwa postur fiskal Tanah Air telah dirancang untuk menghadapi berbagai guncangan eksternal. Namun, ia juga tak menampik adanya potensi tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dalam sebuah forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026), Juda Agung menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menganut prinsip kehati-hatian (prudent) dan fleksibilitas. "APBN kita didesain dengan prinsip prudent dan fleksibel. Kami pastikan defisit di bawah 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen. Fleksibilitas ini krusial, terutama saat terjadi guncangan yang bersumber dari global," tegasnya, menggarisbawahi resiliensi makroekonomi Indonesia.
Kendati demikian, Wamenkeu menyoroti beberapa ancaman serius yang bisa muncul akibat konflik tersebut. Peningkatan inflasi harga minyak menjadi kekhawatiran utama, terutama jika Iran benar-benar merealisasikan ancaman pemblokiran Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia. Imbasnya, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah, yang pada gilirannya akan menekan ruang fiskal negara.
Related Post
Juda merinci dampak finansial dari skenario terburuk ini terhadap defisit anggaran. "Setiap kenaikan satu dolar pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit anggaran sebesar Rp6,8 triliun. Sementara itu, pelemahan nilai tukar Rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan berdampak pada kenaikan defisit sekitar Rp0,8 triliun. Kenaikan yield obligasi sebesar 0,1 persen juga akan menambah beban defisit sekitar Rp1,9 triliun," paparnya, memberikan gambaran konkret mengenai sensitivitas APBN terhadap faktor eksternal.
Pernyataan Wamenkeu ini menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan pemerintah dalam mengelola risiko ekonomi di tengah ketidakpastian global yang kian memanas. Pemerintah terus berupaya memastikan APBN tetap menjadi bantalan utama stabilitas ekonomi nasional, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga.
Tinggalkan komentar