JAKARTA – Dalam upaya berkelanjutan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan menopang daya beli masyarakat, pemerintah telah memulai pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap pertama tahun 2026. Pencairan yang dinanti-nantikan ini dijadwalkan pada bulan Februari, menjadi stimulus ekonomi krusial bagi jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh penjuru Indonesia.
Rincian Alokasi Dana PKH
- Ibu hamil: Rp750.000
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di samping PKH, pemerintah juga mengucurkan BPNT yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Bantuan ini dialokasikan sebesar Rp200.000 per bulan. Khusus untuk pencairan tahap pertama ini, dana akan diberikan secara akumulatif untuk tiga bulan, sehingga setiap penerima akan memperoleh total Rp600.000. Dana ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

Related Post
Mekanisme Penyaluran yang Efisien Mekanisme penyaluran bansos pada periode ini tetap mengedepankan efisiensi dan jangkauan luas. Dana akan disalurkan melalui dua jalur utama: pertama, melalui perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan kedua, melalui jaringan luas PT Pos Indonesia. Pendekatan multi-jalur ini memastikan aksesibilitas bantuan hingga ke daerah terpencil.
Panduan Cek Status Penerima Bansos Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status kepesertaan mereka melalui platform digital resmi. Cukup dengan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengecekan dapat dilakukan melalui Aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store atau App Store, atau langsung mengakses situs resmi Kementerian Sosial. Langkah-langkah verifikasinya meliputi:
- Mengunduh dan membuka aplikasi "Cek Bansos".
- Memilih menu "Cek Bansos" pada halaman utama aplikasi.
- Mengisi data wilayah domisili secara lengkap dan akurat, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
Kebijakan penyaluran bansos ini merupakan refleksi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan, di tengah dinamika perekonomian global. Optimalisasi pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat secara signifikan menopang kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.









Tinggalkan komentar