JAKARTA – Menjelang periode krusial arus mudik dan balik Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah memulai langkah strategis pemetaan titik-titik rawan kemacetan. Kolaborasi antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi ini menjadi sorotan utama, mengingat posisi geografis Jabar yang sangat vital dalam pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat.
Dalam keterangan resminya pada Sabtu (14/2/2026), Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Jawa Barat bukan hanya sekadar wilayah lintasan, melainkan juga episentrum pergerakan pemudik terbesar secara nasional, sekaligus gerbang utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Jawa Barat memegang peranan sangat strategis dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Berdasarkan survei nasional, daerah ini merupakan salah satu asal pergerakan terbesar, sekaligus jalur vital menuju provinsi-provinsi di timur," ujarnya, seperti dilansir oleh mediaseruni.co.id.
Survei Angkutan Lebaran 2026 memproyeksikan pergerakan masyarakat mencapai 143,91 juta orang, atau sekitar 50,60% dari total populasi Indonesia. Angka ini, meski sedikit menurun dari survei sebelumnya, tetap menyimpan potensi lonjakan signifikan. Menhub Dudy mengingatkan, realisasi pergerakan Lebaran 2025 yang mencapai 154,62 juta orang berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD) menjadi indikator bahwa angka riil 2026 bisa melampaui estimasi survei.
"Realisasi tahun lalu menunjukkan potensi pergerakan yang lebih tinggi dari perkiraan survei. Ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk tetap menyiapkan kapasitas maksimal, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Jawa Barat," kata Menhub Dudy.
Dominasi penggunaan mobil pribadi, yang mencapai 53% dari total pemudik, menjadi perhatian serius. Mayoritas memilih jalur tol, dengan koridor Jakarta-Cikampek diidentifikasi sebagai urat nadi yang paling rentan terhadap kepadatan ekstrem setiap tahunnya. Oleh karena itu, dukungan Pemprov Jabar dinilai sangat krusial, khususnya dalam sinkronisasi pengaturan di jalur arteri dan pengendalian titik-titik rawan kepadatan.
Menhub meminta dukungan penuh Pemprov Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan di sejumlah titik rawan. Ini mencakup pasar tumpah yang kerap menjadi biang keladi hambatan samping di jalur arteri, penataan kawasan wisata yang diprediksi membludak pasca-Lebaran, serta pengawasan ketat di perlintasan sebidang guna meminimalisir risiko kecelakaan.
"Kami mengharapkan sinergi penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pasar tumpah dan hambatan samping, penataan kawasan wisata, pengawasan perlintasan sebidang, serta penguatan rekayasa lalu lintas yang adaptif di jalur arteri dan tol," tegas Menhub.
Tak hanya itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana alam, seperti banjir, longsor, dan rob di wilayah rawan Jawa Barat, juga menjadi agenda prioritas yang dapat mengganggu kelancaran arus transportasi. Untuk menjamin kelancaran Angkutan Lebaran 2026, Kemenhub memastikan telah menyiapkan infrastruktur dan sarana transportasi lintas moda secara komprehensif, meliputi darat, laut, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian.
Tinggalkan komentar