Jakarta – Praktik curang pengoplosan beras Subsidi Harga Pangan (SPHP) kembali mencuat. Direktorat Reskrimsus Polda Riau baru-baru ini mengungkap kasus pengoplosan 9 ton beras SPHP di Pekanbaru. Beras bersubsidi ini dicampur dengan beras berkualitas rendah, membuat masyarakat terpaksa membeli beras dengan harga lebih tinggi.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik kecurangan pangan. Ia menyebut pengoplosan beras sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat, mengingat program SPHP didukung oleh subsidi dari uang rakyat.
"Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi," tegas Mentan, Minggu (27/7/2025).
Related Post
Mentan menambahkan, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi beras SPHP di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan kepolisian daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Sebelumnya, ditemukan 212 merek beras bermasalah di 10 provinsi, merugikan masyarakat hingga Rp99,35 triliun per tahun.
Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa beras yang ditemukan bukanlah beras SPHP asli yang dicampur, melainkan beras berkualitas rendah yang dikemas ulang dalam karung SPHP. Tim Humas Kementan menyatakan pendalaman lebih lanjut masih dilakukan.
Pemerintah berjanji akan menindak tegas para pelaku pengoplosan beras demi memberikan efek jera dan melindungi hak-hak konsumen. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan terkait beras SPHP.
Tinggalkan komentar