Pertalite di Ambang Rp11.500: APBN Terancam, Dompet Wajib Siaga!

JAKARTA – Gejolak pasar energi global kembali memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas fiskal domestik. Sebuah analisis terbaru mengindikasikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite berpotensi mengalami kenaikan signifikan, mencapai 10 hingga 15 persen dari harga jual saat ini yang berada di level Rp10.000 per liter. Jika skenario ini terealisasi, harga Pertalite diperkirakan akan menyentuh angka Rp11.500 per liter, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan defisit yang membengkak.

Tekanan terhadap APBN ini tidak terlepas dari lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini menciptakan ketidakpastian pasokan global dan mendorong harga komoditas energi merangkak naik, memberikan beban tambahan pada keuangan negara yang harus menanggung subsidi dan kompensasi energi.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa penyesuaian harga adalah langkah yang tak terhindarkan untuk menjaga keseimbangan fiskal. "Saya hitung-hitung, agar kompensasi tidak terlalu besar dan masih dalam batas jangkauan APBN, agar tidak defisit, maka Pertalite itu mungkin harusnya naik 10-15 persen," ungkap Fabby saat dihubungi mediaseruni.co.id di Jakarta. Perhitungan ini menyoroti urgensi untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan daya beli masyarakat.

Fabby lebih lanjut menjelaskan dampak domino dari kenaikan harga minyak mentah global terhadap keuangan negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang telah ditetapkan dalam APBN dapat membebani fiskal negara sekitar Rp6,5 triliun hingga Rp6,8 triliun per tahun. Jika tren kenaikan harga minyak ini berlanjut, ruang fiskal pemerintah akan semakin menyempit, memaksa pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis: menambah utang negara atau melakukan penyesuaian harga BBM.

"Jika tidak disesuaikan, beban kompensasi kepada Pertamina akan terus meningkat. Ini yang perlu dikendalikan," tambah Fabby. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan harga yang realistis untuk mencegah pembengkakan beban kompensasi yang pada akhirnya akan ditanggung oleh APBN, demi menjaga keberlanjutan ekonomi makro dan stabilitas keuangan negara.

---