Diskon Listrik & BSU 2026: Lanjut atau Tamat? Menkeu Buka Suara!

JAKARTA, mediaseruni.co.id – Masyarakat menanti kepastian terkait kelanjutan program stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan yang telah dinikmati sepanjang tahun 2025. Menjelang Januari 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai nasib kebijakan yang sangat dinantikan ini, mengisyaratkan bahwa kelanjutannya akan sangat bergantung pada performa ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan terkait diskon tarif listrik untuk tahun 2026 akan sangat bergantung pada proyeksi dan kondisi perekonomian Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menkeu di Kementerian Keuangan pada Rabu, 31 Desember 2025, menanggapi pertanyaan media mengenai potensi perpanjangan stimulus. Ia menambahkan, hingga saat ini, belum ada usulan resmi yang masuk ke meja kementerian terkait perpanjangan diskon tarif listrik tersebut.

"Sampai sekarang belum ada usulan (diskon tarif listrik), nanti kita lihat seperti apa masukannya," ujar Purbaya. Ia menekankan pentingnya memantau perkembangan ekonomi secara cermat. Menurutnya, jika indikator ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang kuat dan stabil, maka kebutuhan akan stimulus fiskal seperti diskon listrik kemungkinan besar akan berkurang atau bahkan tidak diperlukan lagi. Ini sejalan dengan prinsip bahwa stimulus bersifat temporer, dirancang untuk mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi di masa sulit, bukan sebagai kebijakan permanen.

Sebagai informasi, kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dan BSU Ketenagakerjaan pada tahun 2025 lalu terbukti sangat membantu meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Program ini dirancang sebagai jaring pengaman sosial sekaligus pendorong konsumsi domestik.

Dengan demikian, kelanjutan program diskon listrik dan BSU di tahun 2026 masih menjadi tanda tanya besar, menunggu sinyal positif dari pemulihan ekonomi. Publik diharapkan untuk terus memantau perkembangan kebijakan fiskal pemerintah di awal tahun mendatang, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga dan stabilitas ekonomi mikro.

---