Terungkap! Formula Baru UMP 2026: Daerah Ini Siap Cuan?

JAKARTA – Lanskap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia bersiap menghadapi era baru. Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, sebuah regulasi komprehensif yang membawa perubahan fundamental dalam penghitungan upah minimum mulai tahun 2026. Aturan ini diproyeksikan akan menciptakan disparitas kenaikan upah yang lebih signifikan antar daerah, memicu spekulasi mengenai wilayah mana yang akan merasakan lonjakan upah tertinggi.

Inti dari perubahan kebijakan ini adalah pengenalan formula baru yang akan menjadi acuan utama dalam penetapan UMP 2026. Jika sebelumnya kenaikan cenderung seragam, kini formula tersebut dirancang untuk lebih responsif terhadap kondisi ekonomi regional. "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," demikian pernyataan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu (17/12/2025).

Variabel ‘Alfa’ menjadi elemen krusial dalam formula baru ini. Nilai Alfa merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam PP terbaru, rentang nilai Alfa diperluas secara signifikan, dari kisaran 0,1-0,3 pada aturan sebelumnya menjadi 0,5-0,9. Peningkatan ini menunjukkan pengakuan yang lebih besar terhadap peran pekerja dalam menggerakkan roda perekonomian lokal.

Penentuan nilai Alfa akan menjadi tugas strategis Dewan Pengupahan. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseimbangan kepentingan antara pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum (UM) dengan kebutuhan hidup layak (KHL), serta faktor-faktor relevan lainnya yang mencerminkan dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Fleksibilitas rentang Alfa yang lebih luas ini memungkinkan penyesuaian yang lebih presisi sesuai dengan kondisi ekonomi spesifik masing-masing provinsi.

Perubahan metodologi ini menandai pergeseran signifikan dari pendekatan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah menerapkan kenaikan UMP secara seragam sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia. Dengan formula baru yang lebih dinamis, daerah-daerah dengan tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kontribusi tenaga kerja yang tinggi berpotensi besar untuk mengalami kenaikan UMP 2026 yang lebih substansial.

Meskipun daftar spesifik 10 daerah dengan kenaikan UMP tertinggi belum dapat dipastikan saat ini, kebijakan baru ini telah memicu antisipasi di kalangan pekerja dan pelaku usaha. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mendorong produktivitas dan kesejahteraan di tingkat regional.