Lampung Utara, media seruni.co.id.- lantaran tidak jelasan kapan pembayaran tunggakan Alokasi Dana Desa/ADD dapat di realisasikan, puluhan kepala desa di Lampung Utara menyambangi kantor BPKAD Lampung Utara, guna mempertanyakan hal tersebut. Kamis (14/12/2023)

“Kami hanya ingin kejelasan kapan tunggakan ADD itu akan dibayar oleh pemkab,” tegas Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset/BPKA Lampung Utara, Hendri Kalnopi.

Hendri menjelaskan, total tunggakan ADD yang belum dibayar oleh pemkab itu berjumlah lima bulan. Kendati demikian, sesuai kesepakatan, pemkab hanya mampu menyalurkan dua bulan saja, sedangkan sisanya diperkirakan akan dibayarkan pada tahun 2024.

“Dua bulan ADD itu dijanjikan akan dibayar di bulan ini. Tapi, sampai sekarang enggak jelas,” kata dia.

Di tempat sama, Kepala Desa Kalibeningraya, Rudi Fadli juga mengatakan bahwa pihaknya hanya menuntut apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan aturan yang ada. ADD ini sangat diperlukan untuk menggaji para apratur desa mereka.