mediaseruni.co.id – Rencana pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU di sektor energi nasional memicu kekhawatiran serius dari berbagai pihak Skema baru ini dikhawatirkan justru akan melahirkan lapisan birokrasi tambahan yang berpotensi memperluas celah intervensi pemerintah dalam pengelolaan energi
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies CESS sekaligus Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia RESSED UI Ali Ahmudi menyoroti karakteristik unik industri energi Sektor ini dikenal sebagai industri padat modal dan teknologi tinggi yang sangat bergantung pada jaminan investasi daya guna operasional keterbukaan manajemen yang efektif serta profesionalisme tinggi Menurut Ali jika terlalu banyak fungsi komersial diserap ke dalam kerangka BLU maka proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat dan kurang responsif terhadap gejolak pasar Kondisi semacam ini dinilai sangat berlawanan dengan prinsip tata kelola energi berkelanjutan yang profesional
Ali Ahmudi menegaskan jangan sampai kehadiran BLU justru menjadi penghalang baru yang membuat pengelolaan energi kian rumit dan tidak efisien Ia menekankan bahwa sektor energi membutuhkan entitas yang gesit profesional dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas bukan sekadar struktur tambahan yang berpotensi memperpanjang alur birokrasi
Related Post
Meskipun BLU menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Ali mengingatkan bahwa hal itu tidak serta-merta menjamin terciptanya efisiensi Tanpa desain kelembagaan yang kokoh dan sistem pengawasan yang ketat BLU justru berisiko berubah menjadi alat untuk memperluas campur tangan pemerintah dalam aktivitas bisnis energi Padahal seharusnya aktivitas tersebut dapat dikelola secara profesional dengan berlandaskan prinsip-prinsip keekonomian yang kuat
Tinggalkan komentar