JAKARTA – Di tengah gejolak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang kini mencapai 5,75%, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan kepastian yang melegakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP, Maruarar Sirait, dengan tegas menyatakan bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tetap di angka 5 persen flat hingga masa angsuran berakhir.
Pernyataan ini disampaikan Maruarar pada Minggu (21/6/2026), menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak kebijakan pengetatan moneter terhadap sektor perumahan rakyat. "Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," tegas Maruarar. Ia menambahkan, intervensi pemerintah dalam mempertahankan bunga FLPP di level 5 persen adalah kunci untuk menjaga keterjangkauan cicilan rumah, terlepas dari dinamika ekonomi global dan kenaikan BI Rate. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau tetap terjaga.
Lebih lanjut, Maruarar juga menyoroti skema tenor KPR FLPP yang kini dapat mencapai 40 tahun. Kebijakan jangka panjang ini, yang digulirkan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, telah melalui kajian mendalam dan dinyatakan siap untuk diimplementasikan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat semakin meringankan beban cicilan bulanan bagi para debitur, terutama generasi muda yang baru memulai karier.
Dari sisi realisasi, penyaluran FLPP untuk tahun anggaran 2026 menunjukkan progres yang positif. Dari target 350.000 unit rumah, capaian realisasinya sejauh ini telah menyentuh angka 78.277 unit, atau berkisar 22,36 persen dari total target tahunan tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa program FLPP terus menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga memberikan pembaruan terkait progres penyelesaian proyek Rumah Susun (Rusun) Meikarta. Pemerintah, bersama pihak Danantara Indonesia, tengah merumuskan berbagai langkah strategis. Ini mencakup proses serah terima aset hibah, percepatan uji tuntas (due diligence) terkait keabsahan tanah oleh Danantara, hingga penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nantinya akan diserahi mandat eksekusi proyek tersebut.
Sebagai informasi kontekstual, Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Juni 2026. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, otoritas moneter turut mengerek bunga deposit facility ke posisi 4,75 persen dan menaikkan bunga lending facility sebesar 25 bps hingga menyentuh level 6,5 persen.
Langkah pengetatan moneter ini dinilai BI sangat krusial guna memperkokoh stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar global. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai langkah antisipatif (preemptive) untuk mengawal agar laju inflasi pada periode 2026 dan 2027 tetap terkendali dalam rentang kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target pemerintah.
Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas bunga KPR subsidi ini diharapkan dapat terus mendorong akses kepemilikan rumah layak bagi MBR, sekaligus menopang sektor properti di tengah tantangan ekonomi makro. Berita ekonomi terkini dan terpercaya dapat diakses melalui mediaseruni.co.id.
Tinggalkan komentar