Pajak Digital Indonesia Tembus Rp60 Triliun

Pajak Digital Indonesia Tembus Rp60 Triliun

mediaseruni.co.id – Transformasi digital yang kian masif di Indonesia mulai membuahkan hasil nyata bagi kas negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan melaporkan bahwa perolehan pajak dari sektor ekonomi digital telah mencatatkan angka yang sangat fantastis, yakni menembus Rp60,1 triliun hingga periode 31 Oktober 2026.

Lonjakan pendapatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah mulai berhasil menjaring potensi ekonomi dari dunia maya yang selama ini berkembang sangat pesat. Capaian tersebut tidak datang dari satu sumber saja, melainkan hasil akumulasi dari empat pilar utama ekonomi digital, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak dari transaksi aset kripto, pajak sektor teknologi finansial (fintech), serta pajak pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Pajak Digital Indonesia Tembus Rp60 Triliun
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih banyak melakukan transaksi secara daring menuntut pemerintah untuk selalu sigap. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah lanskap aktivitas ekonomi secara fundamental.

COLLABMEDIANET

"Untuk merespons perkembangan tersebut, DJP terus melakukan penyesuaian pada strategi administrasi serta pengawasan perpajakan. Hal ini dilakukan agar sistem perpajakan kita tetap relevan dan mampu mengikuti dinamika ekonomi digital yang bergerak sangat cepat," ujar Bimo dalam keterangan resminya.

Jika dibedah lebih mendalam, kontributor terbesar dalam angka fantastis ini adalah PPN PMSE yang menyumbang sebesar Rp46,36 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya volume transaksi belanja digital masyarakat Indonesia. Disusul kemudian oleh Pajak SIPP yang menyumbang Rp6,02 triliun, sektor fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan sektor aset kripto yang menyumbang Rp2,23 triliun.

Terkait PPN PMSE, hingga akhir Oktober 2026, tercatat ada 280 pelaku usaha digital yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 perusahaan telah aktif menyetorkan pajak mereka. Tren kenaikan setoran PPN PMSE ini terlihat sangat konsisten setiap tahunnya, mulai dari Rp731,4 miliar pada 2020, hingga melonjak drastis mencapai Rp10,69 triliun pada periode Januari hingga Oktober 2026 saja.

Di sisi lain, tren investasi aset kripto juga memberikan dampak positif bagi pendapatan negara. Total Rp2,23 triliun yang terkumpul dari kripto terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar. Sementara itu, dari sektor fintech, pemerintah berhasil menghimpun Rp5,5 triliun yang bersumber dari PPh atas bunga pinjaman serta PPN dalam negeri.

Keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi, baik konvensional maupun digital, memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan negara.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar