Daftar 17 Bank Tutup di Indonesia Hingga 2026

Daftar 17 Bank Tutup di Indonesia Hingga 2026

mediaseruni.co.id – Industri perbankan di Indonesia kembali diguncang oleh kabar penutupan sejumlah lembaga keuangan. Hingga pertengahan November 2026, tercatat sebanyak 17 bank, yang didominasi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR), telah resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Kasus terbaru yang mencuat adalah pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung. Bank yang beroperasi di wilayah Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini, resmi dinyatakan berhenti beroperasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.

Daftar 17 Bank Tutup di Indonesia Hingga 2026
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan langkah preventif dan pengawasan ketat yang dilakukan regulator. Menurutnya, pencabutan izin ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri perbankan di tanah air sekaligus melindungi kepercayaan masyarakat agar tetap terjaga terhadap lembaga keuangan.

COLLABMEDIANET

"Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung adalah bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Roni Nazra dalam keterangan resminya.

Penutupan BPR LPN Labuh Gunung ini menambah panjang daftar bank yang tumbang di tahun 2026. Sebelumnya, pada awal November, OJK juga telah mencabut izin usaha sebuah BPR yang berlokasi di Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kesehatan modal dan likuiditas bank-bank skala kecil sedang menjadi fokus utama regulator.

Jika ditelusuri lebih dalam, kegagalan BPR LPN Labuh Gunung bermula dari masalah permodalan yang kronis. Berdasarkan data OJK, pada 5 November 2025, bank ini sudah masuk dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Kondisi ini dipicu oleh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang merosot tajam hingga di bawah angka 12 persen.

OJK sebenarnya telah memberikan kesempatan bagi pengurus dan pemegang saham untuk memperbaiki kondisi keuangan bank tersebut. Namun, upaya penyehatan tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, pada 30 Oktober 2026, status bank tersebut dinaikkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR).

Keputusan ini diambil karena pengurus dan pemegang saham dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur secara ketat mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi BPR dan BPR Syariah guna memastikan dana nasabah tetap aman.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memastikan bahwa lembaga keuangan tempat mereka menyimpan dana telah terdaftar dan diawasi oleh OJK guna menghindari risiko kerugian di masa mendatang.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar