Waspada APBN Jebol Akibat Subsidi BBM

Waspada APBN Jebol Akibat Subsidi BBM

mediaseruni.co.id – Pemerintah Indonesia kini tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Menjelang tahun anggaran 2027, muncul desakan kuat agar pemerintah segera melakukan reformasi total terhadap skema subsidi energi. Langkah ini dinilai mendesak untuk dilakukan guna menghindari risiko pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global.

Kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, terutama lonjakan harga minyak mentah internasional serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah, menjadi ancaman nyata bagi kesehatan keuangan negara. Jika skema subsidi yang ada saat ini tidak segera dirombak, beban negara untuk menutupi selisih harga energi akan semakin berat dan berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor pembangunan lainnya.

Waspada APBN Jebol Akibat Subsidi BBM
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Lembaga kajian ekonomi, Tenggara Strategics, memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus mengandalkan suntikan dana tambahan ke dalam APBN hanya untuk mempertahankan harga produk energi seperti Pertalite, Solar, dan LPG 3 kilogram. Menurut mereka, model subsidi yang melekat pada komoditas atau produk sudah tidak lagi efektif dan rentan salah sasaran.

COLLABMEDIANET

Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menekankan pentingnya transisi dari subsidi berbasis barang menjadi subsidi berbasis orang. Ia menyarankan agar pemerintah mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria tertentu.

"Menjaga harga energi tetap terjangkau memang krusial untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan penataan mekanisme penyaluran yang lebih presisi. Tanpa perbaikan sistem, kenaikan harga energi global akan terus menggerus ruang fiskal pemerintah, yang pada akhirnya dapat menghambat pembiayaan kebutuhan pembangunan nasional lainnya," ungkap Intan dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Intan menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menahan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg hingga akhir tahun 2026 demi menjaga stabilitas sosial, kebijakan ini memiliki dampak sampingan yang serius. Selisih antara harga jual di pasar dengan harga keekonomian yang sebenarnya semakin lebar.

Data dari Tenggara Strategics menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan, di mana harga keekonomian bensin saat ini bahkan telah menembus angka di atas Rp20.000 per liter. Sementara itu, harga jual di tingkat konsumen tetap dipatok rendah melalui subsidi. Selisih harga yang sangat besar inilah yang harus ditanggung oleh negara melalui APBN serta membebani arus kas Pertamina.

Selain reformasi skema, pemerintah juga didorong untuk memperketat pengawasan distribusi energi di lapangan agar tidak terjadi kebocoran. Transparansi mengenai harga keekonomian juga perlu ditingkatkan agar publik memahami beban nyata yang ditanggung negara. Terakhir, pemerintah diminta memastikan proses pembayaran kompensasi kepada Pertamina berjalan tepat waktu guna menjaga keberlangsungan operasional penyedia energi nasional tersebut.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar