mediaseruni.co.id – Dunia digital Indonesia kini tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Ancaman siber tidak lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi modus kejahatan yang sangat canggih dan sulit dideteksi. Menanggapi situasi ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan peringatan keras mengenai pentingnya penguatan sistem perlindungan data nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, menekankan bahwa kecepatan inovasi teknologi saat ini sering kali melampaui kemampuan regulasi yang ada. Menurutnya, baik pemerintah maupun sektor swasta harus bergerak lebih cepat dalam membangun benteng pertahanan digital yang kokoh guna melindungi data masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Dalam acara bertajuk 9th DatagovAI 2026 Summit yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026), Clarissa menyoroti fenomena "kucing-kucingan" antara pelaku kejahatan siber dan pihak keamanan. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali sebuah celah keamanan berhasil ditutup, para pelaku kejahatan akan selalu menemukan cara baru untuk menembusnya.

Related Post
"Teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mengaturnya, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Setiap kali satu masalah berhasil diselesaikan, akan muncul masalah baru dengan pola yang berbeda," ungkap Clarissa di hadapan para peserta summit.
Ia memberikan gambaran nyata mengenai evolusi modus kejahatan digital. Jika dahulu masyarakat hanya perlu waspada terhadap pesan phishing melalui SMS, kini ancaman telah bergeser ke penggunaan teknologi deepfake di media sosial yang mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang. Lebih jauh lagi, Clarissa memperingatkan potensi bahaya dari agentic AI, sebuah teknologi kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi secara mandiri tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik akun.
Dampak nyata dari lemahnya keamanan siber ini terlihat dari angka kerugian yang sangat masif. Mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat lonjakan laporan penipuan yang sangat mengkhawatirkan. Dalam periode November 2024 hingga akhir Oktober 2026, tercatat lebih dari 737.000 laporan penipuan digital masuk ke sistem.
Yang lebih mengejutkan, total dana milik korban yang berhasil diblokir oleh otoritas terkait mencapai angka yang fantastis, yakni hampir Rp1 triliun. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa kerugian akibat kejahatan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan ancaman serius terhadap kesejahteraan finansial masyarakat luas.
Oleh karena itu, Kadin mendorong adanya kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. Penguatan perlindungan data tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara regulator dalam membuat aturan yang adaptif, pemerintah dalam penegakan hukum, serta dunia usaha dalam menerapkan standar keamanan siber yang tinggi. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat menjadi ruang yang lebih aman bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.









Tinggalkan komentar