mediaseruni.co.id – Dunia usaha di Indonesia, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini tengah menghadapi tantangan besar terkait regulasi keamanan informasi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih belum siap dalam mengimplementasikan aturan mengenai Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga sekaligus rentan di era digital saat ini. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, menyoroti adanya kesenjangan pemahaman yang cukup lebar di kalangan pelaku usaha kecil mengenai kewajiban hukum terkait perlindungan data.

Dalam sebuah forum diskusi bertajuk 9th DatagovAI 2026 Summit yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026), Clarissa menjelaskan bahwa ketidaksiapan ini terlihat dari minimnya langkah preventif yang diambil oleh para pelaku usaha. Menurutnya, jika sektor perbankan dan asuransi sudah memiliki sistem keamanan yang mapan, kondisi berbeda terlihat pada sektor industri menengah ke bawah.

Related Post
"Rata-rata pelaku usaha di luar sektor perbankan dan asuransi, terutama pada industri menengah kecil dan UMKM, belum melakukan persiapan sama sekali untuk menghadapi undang-undang tersebut. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak tahu harus memulai dari mana," ujar Clarissa di hadapan para peserta summit.
Lebih lanjut, Clarissa mengungkapkan bahwa persoalan ini diperparah dengan adanya persepsi keliru di kalangan pengusaha. Banyak pelaku UMKM yang menganggap kepatuhan terhadap aturan pelindungan data sebagai hal yang tidak mendesak atau low priority. Fenomena maraknya kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini justru dianggap sebagai hal yang lumrah, sehingga urgensi untuk memperkuat sistem keamanan internal menjadi terabaikan.
Selain masalah kesadaran, tantangan teknologi juga menjadi faktor krusial. Integrasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan data memberikan dimensi baru yang lebih kompleks. Tanpa pemahaman yang mumpuni, penggunaan AI justru berisiko menciptakan celah keamanan baru yang dapat membahayakan data konsumen.
Menanggapi situasi tersebut, Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjembatani kesenjangan ini. Clarissa menyebutkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Fokus utamanya adalah menyusun panduan teknis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha.
"Tugas kami selanjutnya adalah membangun kesadaran akan urgensi ini. Kita perlu mengarahkan industri menuju sistem kepatuhan (compliance) yang menyeluruh," tambah Clarissa.
Melalui panduan teknis yang akan disusun, diharapkan para pelaku UMKM tidak lagi merasa kebingungan dalam memenuhi standar hukum yang berlaku. Langkah ini dianggap vital agar ekosistem ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, aman, dan memiliki daya saing tinggi di kancah global.









Tinggalkan komentar